Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh BUMN, termasuk terkait utang korporasi. Bos ANTV itu mengaku siap dicopot dari jabatannya apabila tak memenuhi Key Performance Indicator (KPI).
"Kita mulai rapat habis ini, karena memang bukan apa-apa, saya punya KPI yang harus dicapai selama 3 bulan. Presiden juga menyampaikan, semua menteri harus siap dicopot, dan saya sangat siap dicopot karena komitmen kita semua jadi bangsa besar," ujar Erick saat serah terima jabatan dengan Menteri BUMN 2014-2019 Rini Mariani Soemarmo, di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10).
Mantan Ketua Panitia Asian Games (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee/INASGOC) itu mengakui, dirinya tak pernah terpikir dan tak sempat mempelajari seluk beluk BUMN. Erick mengatakan dirinya masih membutuhkan waktu untuk belajar mengenai BUMN karena harus mempelajari lagi KPI tersebut.
Ke depan, kata Erick, banyak hal yang harus segera dituntaskan oleh Kementerian BUMN. Hal-hal tersebut seperti penyelesaian proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 2021 yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang ditargetkan selesai 2022.
"Pembicaraan Saudi Arabia dengan Indonesia mengenai Aramco dengan Pertamina juga harus bisa kita selesaikan," kata Erick.
Mantan Ketua Tim Kampanye (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 tersebut melanjutkan, dengan latar belakang swasta miliknya, ia mengatakan tak ingin prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) hanya menjadi lip service bagi BUMN. Erick melihat, sudah banyak hal-hal yang terjadi yang dirasa kurang baik untuk citra BUMN.
"Mungkin sudah waktunya saya bersih-bersih, karena saya tidak mau good corporate governance hanya menjadi lip service," tutur adik kandung konglomerat pemilik Adaro Garibaldi 'Boy' Thohir itu.
Pria berusia 49 tahun tersebut mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi total, baik mengenai kinerja, maupun manajemen tanpa prasangka-prasangka.
Sementara itu, disinggung mengenai utang BUMN yang meningkat, Erick mengatakan agar jangan terjebak dengan pola pikir bahwa utang itu salah. Ia mengatakan utang bisa dijadikan sebuah arus kas atau pendapatan yang baik dan dirinya merasa tak masalah dengan hal tersebut.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) per Agustus 2019, jumlah utang luar negeri milik BUMN mencapai US$51,07 miliar atau Rp723,11 triliun. Sejumlah lembaga pemeringkat juga sudah mengingatkan rasio utang BUMN khususnya infrastruktur telah membengkak dan lampu kuning.
"Yang bahaya kalau udah ngutang dikorupsi. Nah, itu yang kita harus tuntaskan dan harus ditindaklanjuti," tuturnya.