SPI kritik kebijakan impor beras 2 juta ton, sebut pemerintah teledor urus pangan

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengkritisi langkah pemerintah tentang impor beras 2 juta ton pada 2023. Sebab, tindakan tersebut akibat lambatnya negara mengambil kebijakan perberasan.

"Ini terjadi karena rentetan Bulog (Badan Urusan Logistik) yang tidak menguasai cadangan pangan pemerintah (CBP) dari tahun lalu dan masalah ini terus berlanjut sampai tahun ini," ujar Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/3). Bulog juga dinilai tidak mampu menjadi satu kesatuan dalam mengintervensi pasar.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog sebagai penanggung jawab CBP, baik menyerap gabah petani maupun prosedural lainnya, sebelum memutuskan impor beras. Sebab, jika Bulog berhasil melakukan tugasnya, maka dapat menyerap gabah petani hingga mendistribusikannya, yang berfungsi sebagai CBP.

"Demikian juga dengan jumlah berapa banyak cadangan pangan pemerintah, ini haruslah dibuat aturannya, apakah 10% dari kebutuhan beras nasional atau berapa persen? Menurut SPI, ini semua karena keteledoran pemerintah yang mengurus pangan dan Bulog sejak tahun 2022 yang tidak melakukan tugasnya," tutur Henry.

"Kami menyesalkan langkah pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Ini merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir tiap tahun selalu berulang," imbuhnya.

Bagi Henry, seharusnya defisitnya CBP bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Sayangnya, revisi harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani terlambat sehingga mengakibatkan penyerapan beras tidak maksimal.

"SPI sampai saat ini tetap mengusulkan agar nilai HPP tetap di Rp5.600 per kilogram (kg) karena biaya produksi sudah Rp5.050 per kg. Kemudian, angka harga eceran tertinggi (HET) terlampau tinggi sekali, jadi hendaknya diturunkan agar harga beras tidak seperti sekarang ini, terlampau mahal di tangan konsumen dan menjadi peluang korporasi-korporasi pangan besar menjadi spekulan di negeri kita ini," paparnya.

Lebih lanjut, Henry menyatakan, keputusan impor beras di tengah panen raya tidak tepat. Dirinya berpendapat, impor beras untuk pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) pangan tidaklah beralasan karena akan memengaruhi secara psikologis dan berdampak langsung terhadap harga di tingkat petani.

"Pemerintah seharusnya belajar dari peristiwa Surat Edaran Badan Pangan Nasional (SE Bapanas) lalu, yang langsung berimplikasi pada turunnya harga gabah di tingkat petani," kritiknya.