Sri Mulyani beberkan langkah pengendalian urbanisasi di 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah mengakomodir kebutuhan dana untuk pengendalian urbanisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 

Menurut Sri, dalam menyusun anggaran tersebut, pemerintah juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Bank Dunia untuk mengentaskan masalah urbanisasi di Indoenesia.

Dia merinci, dalam APBN 2020, terdapat anggaran pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp508,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp132 triliun demi mendukung urbanisasi.

"Dan kami juga telah menganggarkan dana sebesar Rp372,5 triliun untuk jaminan sosial melalui skema keluarga harapan, kartu Indonesia pintar dan bantuan non tunai," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/10).

Sementara, dari sisi infrastruktur, untuk mendukung kawasan perkotaan yang layak huni dan merata serta adil di seluruh wilayah di Indonesia, telah dianggarkan dana pembangunan sebesar Rp423,3 triliun. 

Pembangunan ke luar Jawa

Sri Mulyani menuturkan pembangunan Pulau Jawa sudah dilakukan dengan maksimal. Saat ini, kota-kota yang berada di Jawa saling tersambung berkat pembangunan infrastruktur yang masif. Ke depannya, kata dia, pembangunan akan difokuskan ke luar Jawa.

”Jadi di luar Jawa juga akan dibangun baik melalui jalan pelabuhan dan bandara supaya pusat ekonomi lebih ke internasional," tuturnya.

Sri pun menuturkan, pemerintah akan menyiapkan segala instrumen yang diperlukan untuk mendorong urbanisasi lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti yang disarankan oleh Bank Dunia.

"Dibutuhkan instrumen lain, supaya kita bisa meningkatkan kinerja perkotaan dan daerah untuk mengatasi ketidaksetaraan," ucapnya.

Sri pun menjelaskan desentralisasi yang selama ini berjalan juga akan terus dikaji ulang untuk melihat seberapa efektif setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Desentralisasi 15 tahun untuk Indonesia kembali mereview transfer (Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD) ini untuk memastikan setiap rupiah bisa memberi akses yang setara dengan kesejahteraan," jelasnya.

Rekomendasi Bank Dunia

Sebelumnya, Bank Dunia telah memberikan rekomendasi untuk masalah urbanisasi di Indonesia yakni dengan melakukan prinsip augment, connect, and target (ACT).

Bank Indonesia menyebut, urbanisasi yang terlalu cepat namun tidak diiringi dengan laju pembangunan yang sama, akan berdampak pada lambatnya distribusi kesejahteraan dan pembangunan kota yang layak huni.

"Indonesia sudah menerapkan prinsip yang Bank Dunia sarankan," kata Sri Mulyani.

Dalam laporan Bank Dunia, istilah ‘augmented’ yang dimaksud mengacu pada peningkatan mutu layanan dasar dan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan peluang, dan mengurangi ketimpangan SDM.

Sementara, ‘connect’ adalah menghubungkan orang-orang di wilayah perkotaan dengan pedesaan dan juga memastikan akses yang setara. Sedangkan, ‘target’ berarti memastikan manfaat urbanisasi bagi kesejahteraan dan ketersediaan kota yang layak huni.

"Kesemuanya telah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020," ujar Sri.