Sri Mulyani: Jangan ada komersialisasi di BLU

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, agar tidak ada praktik komersialisasi di dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). Mengingat pentingnya peran BLU bagi pemerataan pembangunan di Indonesia.

BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerataan dan keadilan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusianya. 

"Karena kemajuan sebuah negara diukur dari kemajuan sumber daya manusianya," katanya dalam video conference, Jumat (19/3).

Dia menuturkan, dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan keuangan BLU sebesar 21,4%. Di mana pada 2020 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BLU mencapai Rp69,3 triliun. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan BLU semakin mandiri dan profesional. Namun demikian, Sri Mulyani mengingatkan agar BLU tidak terjebak pada praktik yang berorientasi mengejar keuntungan sehingga membebani masyarakat.

"Tentu ini menunjukkan kemandirian dalam membiayai operasionalnya, dan ini adalah hal yang positif meskipun kita tetap menjaga tidak terjadinya excess komersialisasi yang kemudian menimbulkan dampak negatif dari sisi pelayanan bagi masyarakat terutama yang tidak mampu," ujarnya.

Bendahara negara ini pun mengajak seluruh BLU dan pengawas untuk belajar dari pandemi ini dan bersama-sama mencari model bisnis yang baik yang bisa dijalankan untuk menghadapi situasi new normal.

Dia tak ingin pengelola dan pengawas BLU berpikir seperti business as usual dalam mengelola badan layanan umum tersebut dan menganggap, pandemi hanya akan berlangsung sesaat dan situasi akan kembali normal seperti sebelumnya.

"Pandemi harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tidak boleh ada BLU yang business as usual, seolah-olah hanya semacam suatu blitz atau kejutan sesaat dan kemudian kita akan bekerja seperti biasa lagi," ucapnya.