Sri Mulyani jelaskan anggaran dana kelurahan Rp3 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan dalam RAPBN 2019 ditujukan untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah daerah.

Wanita yang akrab dipanggil Ani itu menceritakan, dalam rapat dengar pendapat antara Presiden Joko Widodo dengan Pemda dan DPR, muncul keluhan ada kelurahan yang tidak mendapatkan dana desa namun di sisi lain ada kelurahan yang mendapatkan dana desa.

"Untuk satu kabupaten yang sama desanya dapat anggaran langsung dari pemerintah pusat berupa dana desa, sementara kelurahan tidak dapat. Sehingga perlu kita menjaga suatu tensi itu, dari sisi harmoni antara pemerintah-pemerintah di daerah," ujar Ani usai Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 di Jakarta, Senin (22/10).

Ia menjelaskan, dana kelurahan sendiri formulasi anggarannya tidak sama seperti seperti dana desa yang didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan juga tingkat ketertinggalannya. Pemerintah masih membahas formulasi untuk dana kelurahan tersebut.

"Tapi karena merupakan SKPD, jadi nanti Mendagri dan kami akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya," ujar Ani.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran pekan lalu, pemerintah mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp3 triliun untuk dana kelurahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019.

Anggaran sebesar Rp3 triliun tersebut diambil dari pos dana desa yang sebesar Rp73 triliun, sehingga nantinya dana desa hanya sebesar Rp70 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya akan dimulai pada awal 2019 mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena banyak keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, "Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota?'. Ya sudah, tahun depan dapat," ujar Jokowi.

Untuk dana desa sendiri, terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun. Pada 2016 meningkat menjadi Rp47 triliun dan Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pada 2019, dana desa dianggarkan sebesar Rp70 triliun. (Ant).

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari ini pemerintah dan DPR melalui Badan Anggaran telah menyetujui postur sementara APBN 2019. Postur sementara tersebut adalah pendapatan negara sebesar Rp2.165,1 triliun, belanja negara Rp2.462,3 triliun, desifit anggaran Rp297.2 triliun atau tetap berada di 1.84%, dan keseimbangan primer sebesar Rp21.3 triliun. Semangat dari pemerintah bersama DPR adalah membuat APBN 2019 yang kredibel. Di satu sisi ada ambisi dan keinginan untuk tetap menjaga momentum perekonomian tapi di sisi lain juga mewadahi kebutuhan dari belanja negara maupun daerah. Sedapat mungkin angka-angka terutama estimasi penerimaan betul-betul menunjukkan potensi yang realistis. Saya berharap APBN tetap bisa memberikan stimulus yang cukup karena adanya tidak kepastian global ditambah dengan kenaikan suku bunga. Dalam suasana global dengan sentimen market yang masih sangat rentan, penting untuk tetap menjaga kehati-hatian terhadap pengelolaan APBN. APBN adalah alat untuk mencapai tujuan negara sehingga harus selalu dijaga kredibilitas dan akuntabilitasnya. Karena uang yang dikelola dalam APBN adalah uang milik rakyat yang dititipkan kepada negara. Oleh sebab itu, APBN harus kembali digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jakarta, 17 Oktober 2018

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Oct 17, 2018 at 3:46am PDT