Sri Mulyani: Keseimbangan primer APBN surplus Rp10 triliun

Setelah terus negatif, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer APBN kini surplus Rp10 triliun selama semester I/2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, angka tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2016, dengan keseimbangan primer negatif Rp143,4 triliun, dan membaik menjadi negatif Rp68,2 triliun pada 2017. 

"Ini lebih kecil secara nominal dibandingkan dua tahun berturut-turut," jelas Sri Mulyani dalam Laporan Relasisai Semester I Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (17/7).

Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Sedangkan defisit/surplus APBN, pengurangan pendapatan terhadap belanja negara.

Selain itu, kata dia, pencapaian keseimbangan primer yang membaik disebabkan karena defisit anggaran yang menurun.
 
Diketahui, sepanjang Januari-Juni 2018, defisit anggaran tercatat Rp110,56 triliun atau 0,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut diklaim Sri Mulyani lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 sebesar 1,82% dan tahun lalu sebesar 1,29% dari PDB.

Adapun, defisit APBN yang rendah terjadi lantaran pendapatan negara sebesar Rp833,448 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan belanja negara Rp944,008 triliun hingga Juni 2018 atau tumbuh 5,7% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. 

Realisasi pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp653,495 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp176,832 triliun, dan hibah Rp3,12 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga semester I mencapai 44% dari target APBN Rp1.894,7 triliun pada 2018.

Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan perpajakan mencapai Rp653,5 triliun atau 40,4% dari target sebesar Rp1,618 triliun. Realisasi ini terdiri atas penerimaan bea dan cukai senilai Rp72 triliun atau naik 16,7%. Sementara, pendapatan pajak dalam negeri mencapai Rp632,503 triliun dan pendapatan pajak perdagangan inernasional mencapai Rp20,991 triliun.

Kemudian, realisasi belanja negara terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp296 trilun, non K/L Rp262,4 triliun, transfer ke daerah Rp349,7 triliun, serta dana desa Rp35,9 triliun. Secara keseluruhan, belanja negara mencapai 42,5% dari target APBN 2018 senilai Rp2.220 triliun.

Dengan realisasi penerimaan dan belanja negara, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) hingga paruh pertama tahun ini mencapi Rp65,7 triliun.