Sri Mulyani pamer keberhasilan penurunan kemiskinan

Di acara IMF-World Bank, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan keberhasilan dalam penurunan angka kemiskinan.

Menkeu mengatakan, ada permasalahan dan tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi di Asia Tenggara. Salah satunya adalah kesulitan banyak negara dalam mengurangi angka kemiskinan, termasuk di Indonesia yang kini untuk pertama kalinya berada di bawah angka 10%.

“Kesenjangan pendapatan semakin meningkat karena perekonomian tidak inklusif di negara Asia Tenggara,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (10/10).

Menkeu menjelaskan, selain kesenjangan yang semakin meningkat, isu tata kelola juga menjadi permasalahan yang belum ditemukan solusi. Isu tersebut mencakup pelayanan publik yang buruk, lemahnya lembaga pemerintahan, serta korupsi.

Tidak hanya itu, faktor eksternal yakni dampak cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan serangan gelombang panas (heatwave) juga memperburuk keadaan. Terakhir, menurut Sri Mulyani, perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga turut terpengaruh oleh ketidakefisienan infrastruktur.

Ia menambahkan, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut perlu mengarahkan kebijakan yang lebih positif. Terutama dengan mengoptimalkan keuntungan dari globalisasi dan kemajuan teknologi.

“Kita harus pastikan kerangka kerja sama internasional dan pendekatan multilateral dijalankan setiap negara agar tercipta level of playing field yang dapat menghindari langkah-langkah proteksionisme,” lanjutnya.

Negara Asia Timur, sambungnya, diharapkan dapat bersama-sama menyalurkan aspirasi agar perekonomian global menjadi lebih baik. Menurut dia, untuk menghindari meningkatnya ketegangan antar negara di Asia Timur, diharapkan pembuatan kebijakan tidak distortif dan rembesan negatif.

Menteri Keuangan terbaik di Kawasan Asia Pasifik itu menilai para pembuat kebijakan juga diharapkan untuk mengedepankan inklusivitas sosial.

“Kebijakan itu misalnya mengurangi ketidakseimbangan terhadap peluang, kesempatan kerja, dan meningkatkan akses kepada pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial,” jelasnya.