Lebih rendah dari 2020, Sri Mulyani paparkan alokasi dana PEN 2021 sebesar Rp403,9 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 akan mencapai Rp403,9 triliun, lebih rendah dari anggaran 2020 yang mencapai Rp695,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021, agar ekonomi berkembang dan memulihkan ekonomi masyarakat,” katanya dalam webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1).

Dia menjelaskan, anggaran program PEN Rp403,9 triliun tersebut akan dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp25,4 triliun dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan pada tahun ini.

Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboratorium litbang, serta cadangan bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk keperluan bagi peserta bukan penerima upah/bukan pekerja (PBPU/BP).

"Mungkin kalau saya sebutkan di sini anggaran kesehatan Rp25 triliun, ini adalah angka sementara karena setelah presiden bilang vaksin gratis anggarannya akan lebih dari Rp74 triliun hanya untuk vaksinasi, belum untuk penanganan bidang lain," ujarnya.

Selain itu, dukungan juga akan diberikan untuk bidang perlindungan sosial sebesar Rp110,2 triliun dengan fokus Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako Rp200.000 per KPM, Prakerja Rp10 triliun, Dana Desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp200.000 per KPM selama enam bulan.

Selanjutnya, untuk bidang sektoral K/L dan Pemda dialokasikan Rp184,2 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Kemudian, untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN.

Lalu, untuk PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yakni Hutama Karya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), Pelindo III, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), serta penjaminan bacstop loss limit.

Kemudian, untuk insentif usaha dialokasikan anggaran Rp20,26 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Sementara itu, realisasi anggaran PEN 2020 hingga 31 Desember 2020, hanya terealisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4% dari pagu Rp695,2 triliun.