Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perubahan outlook dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akibat pandemi Covid-19 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sri mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan jadi 2,3%. Selain itu, pendapatan dan belanja negara pun akan mengalami perubahan.
Pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1760,9 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 10% dari target sebelumnya Rp2.233,2 triliun. Sedangkan belanja meningkat menjadi Rp2.613,8 triliun, dari Rp2.540 di pagu anggaran sebelumnya.
"Outlook hari ini pertumbuhan ekonomi 2,3%, maka pendapatan hanya mencapai RP1.760,9 triliun turun 10%, belanja akan melebihi APBN 2020 dari Rp2.540, menjadi outlook Rp2.613 triliun," katanya dalam video conference, Jakarta, Senin (6/4).
Dengan demikian, lanjut Sri, defisit anggaran diperkirakan mencapai 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau meningkat dari Rp307 triliun di pagu 2020, menjadi Rp853 triliun.
"Kami ingin sampaikan ini outlook basis skenario yang dilihat dari asumsi yang dikembangkan. Tiap pekan dan bulan akan terus update outlook yang bergerak dan berubah," ujarnya.
Sri pun merinci penerimaan pajak akan mengalami penurunan 5,4%. Penerimaan pajak akan turun karena pelemahan ekonomi, penurunan harga minyak mentah dunia akibat perang tarif Arab Saudi dan Rusia, serta pemberian stimulus fiskal ke berbagai sektor industri.
Sementara, bea cukai diproyeksi turun 2,2% dengan perhitungan stimulus pembebasan bea masuk 19 industri atau diperluas. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan akan mengalami penurunan 26,5% karena harga sawit Indonesia turun dari asumsi APBN sebesar US$63 per barel, menjadi di bawah US$30 per barel.
Di sisi lain, untuk menutupi belanja yang besar tersebut, pemerintah juga tengah membahas ulang terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dilakukan untuk menghemat belanja yang akan direalokasikan untuk penanganan Covid-19.
"Kita perkirakan penghematan belanja mencapai Rp 190 triliun. Kementerian KL bisa dikurangi belanja Rp95,7 triliun, TKDD Rp94,2 triliun, dan sudah memasukkan realokasi dari belanja sebesar Rp54,6 triliun untuk stimulus tahap I dan II," ucapnya.
Dia juga menjelaskan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk meningkatkan belanja kesehatan Rp75 triliun, bantuan sosial (bansos) Rp110 triliun, serta bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Rp70 triliun.
"Presiden telah menghitung dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengubah dana desa jadi bansos cash transfer terutama antisipasi kalau desa menerima muntahan dari mereka yang pulang dari kota atau tenaga kerja Indonesia kita yang berasal dari luar terutama Malaysia mengalami pemulangan," tuturnya.
Selain itu, dari sisi pembiayaan juga akan mengalami peningkatan sangat besar yaitu Rp545,7 triliun terdiri dari pembiayaan utang Rp654,5 triliun dan pembiayaan non utang Rp108,9 triliun.
"Pembiayaan ini akan kami upayakan mendapatkan financing dari berbagai sumber yang paling aman duluan dan tingkat biaya paling kecil terutama dari saldo anggaran lebih (SAL) dan penerbitan surat utang berharga negara (SBN)," ucapnya.
