Satu penduduk bisa miliki 40 nomor identitas, Sri Mulyani: Sulit dianalisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, data penduduk di Indonesia sulit dianalisis. Karena satu penduduk bisa memiliki hingga 40 nomor identitas yang tersebar di masing-masing lembaga dan instansi.

"Sehingga waktu kita harus lakukan konsolidasi, data matching, adalah tantangan yang luar biasa. Data menjadi tidak terintegrasi dan tidak mudah digunakan dalam data analytic," kata Sri Mulyani dalam webinar, Jumat (28/5).

Dia mencontohkan, di Kementerian Keuangan saja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki nomor identitas sendiri, Ditjen Pajak juga memiliki nomor identitas sendiri yang tercantum di NPWP. Belum di paspor dan nomor induk kependudukan (NIK) serta instansi lainnya.

"Sehingga satu individu bisa memiliki identitas yang berbeda-beda," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras untuk menyatukan data yang terserak di berbagai instansi pemerintah tersebut menjadi satu data tunggal uang mudah diidentifikasi. Hal ini akan berguna untuk menganalisis dan meninjau kepatuhan dan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

"Kita sedang berupaya sekarang dalam tahap selanjutnya menyusun Perpres untuk integrasi data keuangan, dengan perkenalkan menggunakan common identifier, dan ini selaras dengan inisiatif satu data indonesia yang sudah diatur dalam Perpres 39/2019," ucapnya.

Kebutuhan sebuah identitas yang unik adalah sebuah persyaratan untuk mendapatkan data yang makin terorganisir, konsisten, dan dapat memuat informasi yang penting mengenai subjek, objek, periode tahun, dan keterangan subjek.

"Aspek subjek atau identitas wajib pajak adalah pintu untuk identifikasi dan integrasi seluruh data yang akan dipakai DJP dalam menganalisis data dari internal dan eksternal," tuturnya.

Selain itu, penggunaan sistem identitas yang sama atau common identifier akan sangat berguna dalam pembangunan big data yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara, merumuskan kebijakan, tidak hanya di bidang perpajakan, namun juga bantuan sosial (bansos).

"Data menjadi penting. Waktu kita harus merespons dengan cepat, siapa yang harus dibantu, ditargetkan, apabila datanya menjadi lengkap, reliable, akan menjadi lebih cepat dan akurat," tukasnya.