Sri Mulyani serang program Prabowo soal infrastruktur tanpa utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan program Capres Prabowo Subianto yang ingin membangun infrastruktur tanpa utang.

Menteri terbaik dunia dalam World Government Summit tersebut menanggapi program calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berencana untuk membangun infrastruktur tanpa utang.  

"Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan (calon presiden) juga memiliki komitmen seperti itu, berarti juga akan meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia. Oh, Indonesia memiliki kandidat presiden yang semuanya menginginkan APBN-nya sehat dan sustainable," ujar Sri Mulyani di kantornya, Senin (10/12). 

Kendati demikian, Menkeu menyebut pemerintahaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini juga sudah memiliki komitmen agar APBN lebih sehat. 

"Saya sangat menghargai sekali Presiden Jokowi memiliki komitmen itu, makanya defisit kita itu sekarang makin diturunkan. Primary balance kita sudah nol," imbuhnya. 

Selain itu, kata dia, pembangunan infrastruktur saat ini sudah menggunakan berbagai skema pendanaan. Termasuk menggunakan APBN murni ataupun APBD. 

Bahkan, kata dia, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik juga sudah menggunakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum (KPBU). 

Dia mencontohkan, salah satu skema pendanaan melalui sekuritisasi. Skema yang telah mendapat restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dilakukan saat infrastruktur sudah ada, dapat diagunkan untuk memperoleh pendanaan baru.

Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2018 versi majalah keuangan FinanceAsia tersebut menuturkan, setiap Badan usaha milik negara (BUMN) maupun pemerintah daerah dapat menempuh jalur sekuritisasi. Penghimpunan dana ini dilakukan melalui pasar modal.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mempunyai Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Skema pendanaan itu semua menggunakan ekuitas, tanpa utang seperti yang disebutkan oleh Prabowo.

"Jadi, siapapun nanti bisa menggunakan mekanisme itu. Jadi, itu bukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi, kalau kita melakukan sekuritisasi, ya berarti kita melakukan equity financing, itu tidak pakai debt financing. Kalau equity financing berarti ada yang punya modal untuk masuk. Kalau swasta, ya swasta yang masuk," jelasnya.