Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile.
Pemilihan Co-Chair ini dilakukan melalui pemungutan suara yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota Koalisi untuk memilih satu di antara tiga Menteri Keuangan Indonesia, Filipina dan Uganda pada (10/2).
Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi.
“Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini”, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2).
Terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah exposure, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 2022 dan Chairmanship ASEAN 2023.
Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging) dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
BPDLH adalah pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian/lembaga.
Selain itu, pemerintah juga telah memulai pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk.
Dia menyatakan, pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan, dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional di 2030.
Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan Koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para Menteri Keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.
Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting pada April 2019. Dalam menjalankan kegiatannya, Koalisi berpedoman pada Helsinki Principles, enam prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.
Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, Koalisi dipimpin oleh dua Co-Chair, yaitu satu Menteri Keuangan yang mewakili negara-negara maju, dan satu Menteri Keuangan dari negara yang mewakili negara-negara berkembang. Perwakilan negara maju dalam posisi Co-Chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 pada 12 Oktober 2020.
Di samping berbagi pengalaman, posisi sebagai Co-Chair ini akan memberikan peluang kontribusi Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan peran strategis Koalisi serta bersinergi dengan forum internasional lainnya seperti G20 dan ASEAN. Indonesia juga akan berperan dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang.
