Sri Mulyani akui urbanisasi di Indonesia tak mampu dongkrak PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut laju urbanisasi yang terjadi di Indonesia tidak terstruktur dan hanya berkontribusi kecil terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita. Sri Mulyani mengatakan setiap kenaikan 1% urbanisasi di Indonesia hanya berkontribusi sebesar 1,4% terhadap PDB per kapita.

Angka tersebut jauh di bawah negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang laju urbanisasinya berkontribusi 2,7% terhadap PDB per kapita. Bahkan, laju urbanisasi China dapat berkontribusi sebesar 3% terhadap PDB per kapita.

"Penyebabnya karena urbanisasi di Asia Selatan dan Indonesia kurang teratur dibanding China. Semua orang bisa bilang China lebih terintegrasi dan terpusat, sehingga urbanisasinya lebih terstruktur," katanya di, Jakarta, Kamis (3/10). 

Senada dengan Sri Mulyani,  Global Director for Urban and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia, Sameh Wahba mengatakan laju urbanisasi belum banyak menghasilkan manfaat.

Sameh menjelaskan urbanisasi di wilayah perkotaan metropolitan berkontribusi lebih besar kepada kesejahteraan masyarakat dibandingkan kawasan pedesaan dan perkotaan non-metropolitan. 

Berdasarkan laporan Bank Dunia, kawasan pedesaan lebih rendah 35% dibandingkan DKI Jakarta dari tingkat kesejahteraan dan 27% lebih rendah untuk wilayah perkotaan non metropolitan. Sedangkan tingkat kesejahteraan di kawasan pinggiran perkotaan hanya 7% lebih rendah dari DKI Jakarta.

"Masih ada kesenjangan kesejahteraan. Ketimpangan di masing-masing wilayah menyumbang hampir 86% dari total ketimpangan selama 2017,” ucapnya.

Sameh pun menuturkan, pengelolaan urbanisasi yang buruk dapat berdampak pada kerugian negara. Dari segi kemacetan saja, ujar Sameh, telah berkontribusi terhadap kerugian negara hingga US$4 miliar atau setara Rp56 triliun tiap tahunnya.

"Urbanisasi yang tidak berjalan dengan perencanaan yang baik berdampak pada kemacetan, polusi, dan daerah kumuh serta buruknya infrastruktur dan pelayanan publik,” jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, dibutuhkan perbaikan dari segi pembangunan infrastruktur, pemberian pelayanan dasar yang baik, dan juga tata kota yang harmoni untuk kawasan tinggal yang layak huni, serta konektivitas antar kota dan desa.

"Pengelolaan yang baik akan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, bukan hanya di perkotaan tetapi juga wilayah-wilayah lainnya di Indonesia," tuturnya.