Sri Mulyani waspadai kesepakatan lanjutan setelah Brexit

Keputusan Inggris untuk menarik diri dari Uni Eropa atau Brexit tidak membawa dampak langsung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai keputusan Inggris untuk menarik diri dari Uni Eropa atau Brexit tidak membawa dampak langsung kepada perekonomian Indonesia. Sri Mulyani mengatakan hal yang perlu diwaspadai adalah pembahasan lanjutan setelah masa transisi Brexit.

“Pemerintah harus mewaspadai efek lanjutan yang akan ditimbulkan dari situasi politik di Eropa tersebut,” katanya di Kementerian Keuangan, Jumat (31/1).

Pasalnya, lanjut Sri, Inggris merupakan motor ekonomi di Uni Eropa. Sehingga, situasi politik yang terjadi di Inggris akan mempengaruhi perekonomian global secara umum, tak terkecuali Indonesia.

"Kita tentu harus waspada. Kalau kedua-duanya bersikeras, berarti ada suatu agreement yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, dibandingkan saat Inggris ada di Uni Eropa," ujarnya.

Sri Mulyani menerangkan pengaruh yang paling nyata akan berdampak kepada arus keluar masuk orang dan uang. Sebab, selain dikenal sebagai pusat ekonomi Eropa, Kota London di Inggris juga menjadi pusat bisnis dunia.

"Artinya, traffic manusia dan capital akan pasti terpengaruh. Jangan lupa, Inggris selama ini, (atau) London jadi financial center hub. Ini mungkin akan memberikan dinamika yang harus kita baca secara sangat teliti," ucapnya.

Namun demikian, dia menekankan, dampak tersebut hanya perlu diwaspadai hanya jika proses transisi Brexit berlangsung berlarut-larut. Tetapi dalam jangka pendek, tidak memiliki dampak yang signifikan.

"Sampai hari ini, menurut saya dalam jangka pendek tidak ada, namun dalam jangka panjang tergantung bagaimana agreement pemisahan yang (penting) akan tetap bisa menjaga kepentingan ekonomi kedua pihak," tuturnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani lebih khawatir terhadap penyebaran coronavirus daripada Brexit. Sebab, wabah corona semakin meningkat secara statistik. Selain itu, hubungan antara China dan Indonesia juga lebih signifikan.

"Itu mungkin yang (lebih) memberikan ketidakpastian," ujarnya.

Inggris resmi tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa (EU) setelah pukul 23:00 GMT pada 31 Januari 2020 atau 06.00 WIB pada 1 Februari 2020. Brexit atau Britain Exit, disepakati setelah Inggris mengadakan pemilihan umum atau referendum pada Juni 2016. Sebanyak 17,4 juta orang atau 52% rakyat Inggris memilih Brexit.