Strategi pemerintah bawa Indonesia jadi negara berpendapatan tinggi

Bank Dunia telah menaikkan peringkat Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah ke bawah. Meski demikian, pemerintah menargetkan agar Indonesia bisa naik kelas lagi menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) dan tidak terjebak dalam middle income trap dalam waktu yang lama.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan, pemerintah telah memiliki strategi agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara high income country. Mengutip penelitian lembaga riset McKinsey, Luky mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara nomor lima di dunia pada 2045-2050.

"Jadi ini ada hitung-hitungannya, bukan sesuatu dibuat-buat. Poinnya di sini, kita punya potensi untuk menjadi high income country, menjadi negara nomor lima di dunia," kata Luky dalam webinar DJPPR, Sabtu (12/9).

Dia melanjutkan, telah melakukan analisis untuk mencari tahu apa kelemahan Indonesia dan apa yang perlu diperkuat. Kunci pertama yang harus diperkuat adalah sumber daya manusia (SDM).

Untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah telah mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke sektor pendidikan, termasuk ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Diharapkan hal itu akan memperbanyak anak muda Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke kampus di luar negeri seperti Harvard, MIT, atau London School of Economics.

"Kita akan bersaing menggunakan persaingan global, tidak bisa kita gunakan dalam level domestik saja," ujar Luky.

Selain SDM, untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah juga perlu menutup gap infrastruktur yang masih cukup besar. Termasuk infrastruktur yang sifatnya bukan tradisional seperti teknologi dan komunikasi.

"Makanya kami mencoba membuat Palapa Ring, atau membangun satelit lagi. Infrastruktur juga menjadi penting untuk bisa membangun bangsa ini," tuturnya.