Satu setengah tahun pandemi, tabungan kelas menengah kian menipis

Pandemi Covid-19 membuat keadaan penduduk Indonesia menjadi serba tak menentu. Krisis kesehatan yang menjalar jadi krisis ekonomi berimbas pada kehidupan kalangan kelas menengah ke bawah yang kian sulit. 

Pendapatan yang berkurang baik karena adanya pemotongan gaji, sepinya kegiatan usaha, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), membuat masyarakat harus putar otak untuk bertahan hidup.

Berbagai cara pun mulai dilakukan. Mulai dari melakukan pekerjaan sampingan seperti berjualan hingga menjadi driver ojek dadakan. Bagi mereka yang sudah tidak punya cara lain, pada akhirnya harus mencairkan dana tabungan atau investasi yang sudah disimpan bertahun-tahun.

Seperti halnya dilakukan Surya (37). Pemilik warung kecil di Jalan Suroyo, Probolinggo, Jawa Timur itu bercerita, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang membuatnya terpaksa harus membuka dan menutup toko miliknya. 

“Tapi lebih sering tutupnya. Juli tutup dari tanggal 6 kalau ndak salah sampai 20. Habis itu buka beberapa hari, terus tutup lagi, sampai sekarang,” ungkapnya, kepada Alinea.id melalui sambungan telepon, Senin (2/7). 

Penerapan PPKM level 3 yang berlanjut ke PPKM level 4 membuat pengguna jalan tak lagi wira-wiri di jalanan depan tokonya. Alhasil, toko ‘Surya’ pun sepi pembeli. Bahkan terkadang sama sekali tak ada pelanggan dalam satu hari.

“Kalau ndak ada yang beli, ya ndak ada pemasukan,” imbuhnya.

Kondisi itu pun praktis membuat Surya kelimpungan. Apalagi, ia harus menghidupi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah. Karenanya, demi bisa mencukupi kehidupan sehari-hari lelaki asli Probolinggo itu mau tak mau harus menarik uang dari tabungannya. 

Ayah tiga anak itu khawatir, jika pandemi tak kunjung berakhir dan PPKM terus diperpanjang, tabungannya akan semakin menipis. “Padahal anak masih kecil-kecil, masih pada sekolah. Belum lagi buat makan sehari-hari,” keluh Surya.

Lain lagi cerita Fajar. Ia terpaksa menguangkan sebagian saham yang telah diinvestasikannya selama dua tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah. Upahnya yang belakangan dipotong oleh perusahaan tempatnya bekerja, sudah tak cukup lagi membiayai hidup orang tua dan kedua adiknya yang tinggal terpisah. Ayah, ibu dan adik-adiknya di Kendal, sedangkan dirinya tinggal di Semarang.

Perempuan 26 tahun itu bercerita, pemotongan upah itu sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sebelumnya, pada Juli hingga Desember 2020 lalu dirinya mengalami hal yang sama. Namun, kala itu ia cukup beruntung karena ada subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

“Tapi sekarang kan sudah ndak ada, jadi habis-habisan aku. Buat ngirim ke orangtua sama kebutuhanku sendiri di sini (Semarang-red),” katanya kepada Alinea.id, Minggu (8/7). 

Selain saham, pegawai swasta yang berkantor di daerah Tanjung Mas, Semarang itu sebelumnya juga telah mencairkan sebagian tabungan yang dimilikinya. Hal itu terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan isolasi mandiri (isoman) keluarganya di rumah Februari lalu.  

“Sudah pakai dana darurat sebetulnya. Tapi karena jumlahnya enggak banyak, jadi kurang,” sesal Fajar.

Pendapatan turun, pengeluaran naik

Penggunaan uang tabungan dan investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebenarnya tak hanya dilakukan oleh Surya dan Fajar saja. Hal itu tercermin dari hasil survei Inventure dan Alvara Research Center yang dirilis akhir Juli lalu. 

Tercatat, dari 532 responden di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, dan Balikpapan, 65,0% diantaranya mengalami penurunan tabungan. Di sisi lain, responden yang merasa mengalami penurunan investasi selama pandemi ada sebanyak 52,1%. 

Meski masih alami penurunan, namun jumlah ini mengalami perbaikan dibanding pengurangan tabungan dan investasi yang terjadi pada 2020 lalu. Masing-masing tercatat mengalami penurunan 66,8% dan 56,8%.

Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan, turunnya jumlah tabungan dan investasi selama pandemi tak lain diakibatkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Sebaliknya, kebutuhan masyarakat selama pagebluk justru cenderung meningkat.

“Biasanya karena ada keluarga yang kena Covid-19. Kan itu mendadak dan butuh untuk beli obat, multivitamin dan sebagainya termasuk mahal. Padahal kondisi perekonomian masyarakat bawah masih rendah,” urainya, kepada Alinea.id, Jumat (13/8).

Masih dari hasil survei tersebut, jumlah responden yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi ada sebanyak 50,2%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, 38% diantaranya mengaku mengalami kenaikan pengeluaran.

Namun, jika dibandingkan dengan kondisi 2020, penurunan pendapatan dan kenaikan pengeluaran dirasa lebih baik. Sebab, dalam survei serupa yang dilakukan September 2020 lalu, pendapatan masyarakat turun hingga 78,4%. Sedangkan pengeluaran masyarakat naik hingga 45,5%.

“Meskipun masih sulit, tapi dari hasil ini terlihat kalau kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin membaik,” ujar CEO Alvara Researc Center Hasanuddin Ali saat dihubungi Alinea.id, beberapa waktu lalu.

Perbaikan itu, lanjutnya, disebabkan oleh kemampuan beradaptasi masyarakat terhadap dampak pandemi Covid-19 yang juga semakin kuat. Karenanya, meski ada pengurangan pendapatan, masyarakat cenderung masih bisa mempertahankan uang di dalam tabungannya, karena telah terbiasa dengan keadaan darurat.

“Di 2020 masyarakat sudah pernah mengalami krisis, kayak mungkin kena PHK, pengurangan gaji, atau ada anggota keluarganya yang positif (Covid-19). Makanya tahun ini mereka lebih siap, sudah ada dana darurat sendiri, sehingga enggak lagi pakai tabungan atau investasi,” jelas Hasanuddin.

Sebagai informasi, survei yang dilakukan Inventure-Alvara Research Center dilakukan pada Juni 2021 dengan melibatkan 532 responden. Mayoritas responden merupakan generasi milenial yang bekerja di perusahaan swasta dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan kelompok masyarakat kelas menengah. 

Sebanyak 15,1% diantaranya mempunyai penghasilan lebih dari Rp6 juta, 30,5% memiliki pendapatan Rp4 juta-Rp6 juta dan 53,9% responden lainnya berpenghasilan di kisaran Rp2.500.000 sampai Rp4 juta per bulan.

Sebelumnya, dalam survei Pola Tabungan dan Investasi yang dilakukan oleh Danareksa Research Institute (DRI), terlihat bahwa meskipun masih menyisihkan pendapatan mereka untuk menabung dan berinvestasi, namun jumlah uang yang disisihkan menyusut dibandingkan sebelum pandemi. 

Sebaliknya, masyarakat yang mencairkan tabungannya selama periode pagebluk ada sebanyak 55,94%. Sedangkan masyarakat yang mencairkan investasi ada sebanyak 23,23%. Adapun pencairan tabungan mayoritas digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

“Kalau pencairan investasi selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga buat dana darurat, modal usaha, cicilan, dan dipindahkan ke instrumen investasi lain,” ungkap Chief Economist DRI Moekti P. Soejachmoen kepada Alinea.id, beberapa waktu lalu.

Kebocoran bansos 

Hal ini diamini pula oleh Pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky. Menurutnya, kebutuhan mendesak dan darurat yang harus segera dipenuhi selama pandemi Covid-19 mau tak mau membuat masyarakat menggunakan uang tabungan dan investasi mereka. Sebab, tak sedikit masyarakat yang pendapatannya berkurang selama lebih dari satu tahun setengah ini.

Di sisi lain, meski pemerintah telah memberikan beragam bantuan, mulai dari bantuan tunai, sembako, Kartu PraKerja, hingga bantuan usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jaring pengaman sosial itu dirasa tak efektif. Banyaknya kebocoran di lapangan semisal bantuan disunat oleh pejabat publik hingga tak tepat sasaran.

Padahal, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah bantuan sosial adalah satu-satunya tumpuan mereka untuk tetap bisa bertahan hidup. “Sebenarnya bansos di Indonesia sudah banyak diberikan oleh pemerintah, bahkan sudah menyasar 40% kelas terbawah dari masyarakat kita. Tapi sayang banyak yang bocor,” jelas Riefky kepada Alinea.id, Rabu (11/7).

Jika terus berlanjut, pihaknya khawatir, masyarakat kelas menengah ke bawah akan kehilangan semakin banyak aset mereka. Lebih parah lagi, 20% lapisan terbawah penduduk Indonesia dapat kehilangan daya beli mereka.

“Meskipun  kalau dilihat dari konsumsi rumah tangga, itu sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh, karena yang menyumbang paling banyak adalah masyarakat menengah ke atas," tambahnya.

Meski begitu, menurutnya, hal ini juga harus diwaspadai. Golongan masyarakat ini bisa kehilangan kemampuan bertahannya kalau terus dibiarkan. Karenanya, Riefky meminta agar pemerintah segera memperbaiki data penerima bansos. Dus, meski kebocoran data dan salah sasaran tak bisa dihilangkan, setidaknya dapat diminimalkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pertumbuhan tabungan di bawah Rp10 juta mulai melambat sejak akhir tahun lalu. 

“Artinya, memang ada indikasi kuat kalau masyarakat berpendapatan rendah mulai 'memakan' tabungannya,” kata dia belum lama ini.

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, utamanya bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena dengan ini, masyarakat akan langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Di sisi lain, dalam sebuah diskusi virtual baru-baru ini, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan melakukan transformasi pelaksanaan program bantuan sosial, agar efektif dan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan bisa menekan lonjakan angka kemiskinan di tengah kembali meningkatnya kasus Covid-19.

“Kami menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) untuk mengintervensikan dan menahan laju penurunan daya beli masyarakat melalui transfer sosial,” katatanya, Kamis (12/8) kemarin.

Sementara itu, ada dua pilar penting dalam reformasi program perlindungan sosial, yakni pengelolaan data dan integrasi program. Singkatnya, pemerintah akan melakukan perbaikan data dalam transformasi ini. Belum adanya sistem registrasi untuk data sosial inilah yang kemudian membuat kelompok masyarakat rentan belum terjangkau dan teridentifikasi.  

Meski begitu, Suharso mengaku, pelaksanaan transformasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun juga membutuhkan bantuan pemerintah daerah (Pemda). Selain itu, pemerintah desa maupun kelurahan juga dipandang tak kalah penting di sini. Sebab, baik pejabat desa maupun kelurahan lebih dekat dan bisa menangani langsung kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat dari akar rumput.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat, pemerintah telah menyediakan anggaran untuk bantuan sosial dalam program PEN 2021 sebesar Rp187,84 triliun. Jauh lebih tinggi ketimbang anggaran bantuan sosial sebelumnya yang hanya sebesar Rp153,86 triliun. 

Adapun bantuan sosial yang diberikan pemerintah hingga saat ini, antara lain ada Program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, Insentif Tenaga Kesehatan, Pemberian insentif dan bantuan modal kerja UMKM. 

Selain itu, sejak PPKM Darurat yang dilaksanakan Juli lalu hingga PPKM Level 4 yang masih berlangsung hingga saat ini, pemerintah pun telah menambah jenis bansos, mulai dari memberikan lagi diskon listrik rumah tangga, penambahan stimulus rekening minimum dan abodemen usaha, perpanjangan BST hingga Agustus 2021, hingga percepatan BLT Desa dan PKH serta Kartu Sembako.