Demi tangani Covid-19, Sri Mulyani pangkas anggaran TNI-Polri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan melakukan realokasi dan refocusing anggaran di tubuh TNI dan Polri guna mencukupi kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam paparannya, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan atau TNI yang berpotensi dihemat adalah sebesar Rp23,157 miliar dan untuk anggaran Polri sebesar Rp14,870 miliar.

"Refocusing dan realokasi disebabkan karena memang kebutuhan Covid-19 begitu dinamis dan kebutuhan melindungi rakyat dan dunia usaha sangat dinamis. Ini semua merupakan elemen strategis dari pertahanan dan keamanan kita," katanya dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2021 secara virtual, Senin (15/2).

Namun demikian, dia memastikan realokasi dan refocusing anggaran untuk TNI-Polri tidak akan menyentuh anggaran operasional, seperti untuk belanja pegawai dan kegiatan operasional strategis lainnya.

Anggaran yang akan direlokasi adalah belanja nonoperasional yang masih bisa dilakukan refocusing, seperti untuk belanja paket meeting, anggaran perjalanan dinas, renovasi gedung, dan belanja peralatan mesin yang belum prioritas.

"Dalam hal ini belum menjadi prioritas utama bisa dilakukan beberapa penundaan," ujarnya.

Bendahara negara tersebut menuturkan, realokasi anggaran perlu dilakukan di tengah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin ketat dan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 semakin meningkat.

"Begitu APBN tertekan pandemi, memang kami harus melakukan langkah yang tidak populer. Seperti mengalokasikan dana yang (tidak) urgent untuk kesehatan dari belanja lain yang dianggap bisa ditunda atau tidak mendesak," tuturnya.

Adapun, Kemenhan atau TNI mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2021 setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) dengan pagu sebesar Rp137 triliun. Sedangkan, Polri mendapatkan pagu sebesar Rp112,1 triliun di APBN 2021.