Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada Minggu (20/10). Selama masa kampanye, Prabowo mengumbar banyak janji. Salah satunya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun pemerintahannya.
Angka itu cukup ambisius karena lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia selama semester I-2024 hanya tumbuh 5,08%. Kendati demikian, pemerintah optimistis target itu dapat tercapai sesuai skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.
Ekonom Senior Hendri Saparini mengatakan target itu tidak mustahil dicapai jika pemerintah mengubah pendekatan ekonomi dari saat ini yang menekankan deindustrialisasi menjadi industrialisasi. Menurutnya ada tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya Indonesia bisa keluar dari jebakan negara menengah alias middle income trap.
Yakni, mengimplementasikan pendekatan Ekonomi Pancasila. "Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Pesan dari pendiri republik ini adalah kita melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama," kata Hendri, baru-baru ini.
Itu artinya, perlu demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah melibatkan dan memberikan akses kepada semua pihak dalam aktivitas ekonomi dan memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan kesulitan mendapatkan pendapatan karena tidak punya kesempatan kerja.
"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja. Hanya, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi agar setiap orang bisa melakukan sesuatu yang produktif," ujarnya.
Kemudian, merevitalisasi industri. Dia bilang, belajar dari negara-negara yang sudah maju, berhasil naik kelas karena melakukan lompatan ekonomi, utamanya melalui industrialisasi. Sementara Indonesia belakangan cenderung bergerak mundur dengan deindustrialisasi dini.
Karena itu, ujarnya, revitalisasi industri berpeluang mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat ditempuh dengan membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di seluruh daerah. Selanjutnya, industri manufaktur bisa dijadikan jangkar untuk membangun backward dan forward linkage antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Terakhir, melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih atau sophisticated dan inovatif di tengah perubahan global. Di sisi lain, pemerintah perlu menjadikan industri pemastian sebagai penyokong revitalisasi industri dan memperkuat instrumen kebijakan industri. Jasa pemastian yang disediakan oleh sejumlah BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi.
Menurutnya, kebijakan hilirisasi industri tambang memerlukan pemastian berupa validasi perhitungan kandungan nikel, bauksit dan lainnya. Dengan adanya kebijakan untuk penentuan kandungan ini, perbedaan antara pelaku usaha pertambangan di hulu dan hilir bisa diminimalkan. Kebijakan ini juga untuk memastikan kesesuaian standar yang disepakati para pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil tambang.
"Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan bahan tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memaparkan skenario pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ada dua skenario yang akan dijalankan pemerintah. Skenario pertama, perekonomian tumbuh berangsur-angsur dari 5,7% pada tahun pertama hingga akhirnya 8% pada tahun kelima. Skenario kedua, perekonomian tumbuh 8% pada tahun ketiga dan 8,3% pada tahun keempat sehingga reratanya di angka 7,7% selama lima tahun.
Menurut Amalia, dalam jangka pendek pemerintah akan mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis agar dapat menyerap produk-produk lokal sehingga memicu permintaan agregat. Dalam jangka panjang, pemerintah akan fokus pada pengembangan industri prioritas berdasarkan identifikasi potensi sumber daya alam di daerah. Pengembangan industri akan semakin terfokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya; yakni agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut; industri dasar; industri padat karya; industri barang konsumsi berkelanjutan; industri berbasis riset dan inovasi; industri berteknologi menengah tinggi; dan industri kreatif.
"Dengan mengetahui pengembangan industri prioritas lokal ini, pemerintah berharap bisa menciptakan rantai nilai domestik," katanya.
