Pemerintah segera menerapkan integrasi tarif Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Jakarta Outer Ring Road (JORR) dalam waktu dekat.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi menyatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk efisiensi pembayaran.
“Kami akan menerapkannya secepat mungkin, mengingat pentingnya integrasi transaksi ini, terutama untuk kendaraan besar,” kata Arie dalam konferensi pers Integrasi Tarif Tol JORR di Jakarta, Kamis (21/6).
Arie juga mengatakan penyesuaian tarif tol diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku logistik dan mendorong kendaraan berat seperti truk atau kontainer untuk memanfaatkan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.
Dengan demikian, jalan arteri akan senantiasa dalam kondisi mantap. Selain itu juga akan mengurangi antrian lalu lintas jalan arteri yang padat seperti pada kawasan Tanjung Priok.
“Ada desakan dari para pelaku layanan logistik, mereka harus membayar dua kali untuk sampai Tol Akses Tanjung Priok. Dampaknya truk tidak mau membayar tol, kemudian menggunakan jalan arteri, sehingga menimbulkan kemacetan,” katanya.
Melalui penyederhanaan sistem transaksi, akan berlaku sistem terbuka dengan pemberlakuan tarif tunggal, di mana pengguna tol - sesuai golongan kendaraannya - akan membayar besaran tarif tol yang sama, tanpa memperhitungkan jauh dekatnya jarak tempuh.
Arie mengatakan melalui integrasi ini, transaksi hanya dilakukan satu kali sehingga ada peningkatan efisiensi waktu tempuh. Adapun tarif yang dikenakan untuk kendaraan golongan satu yang melintas di tol sepanjang 76,43 kilometer (km) tersebut yakni Rp15.000.
Sebelumnya, pengguna ruas tol JORR melakukan 2-3 kali transaksi untuk perjalanan lintas-seksi/ruas, mengingat tol JORR dikelola oleh Operator (BUJT) yang berbeda-beda, sehingga masing-masing ruas tol memiliki gerbang pembayaran.
Dengan adanya integrasi sistem transaksi, maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol diharapkan akan berkurang. Transaksi hanya akan dilakukan satu kali pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).
Selain itu, integrasi sistem akan menurunkan tarif tol JORR untuk kendaraan angkutan logistik golongan II, III, IV dan V sehingga dapat mendukung pembentukan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif.
Tarif baru akan berlaku untuk 4 ruas dan 9 seksi tol JORR dengan panjang keseluruhan 76,43 km yang terdiri dari : Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.
Kebutuhan Pengguna
Dalam penerapannya, integrasi transaksi tol ini akan berdampak pada masyarakat sebagai pengguna jalan tol. Sebagian pengguna jalan tol menyatakan keberatan dengan penerapan integrasi terutama para penglaju di jarak pendek.
Sebagai contoh, mereka yang masuk dari tol Taman Mini dan keluar di Pondok Pinang biasanya hanya membayar Rp9.500, namun setelah integrasi nanti, mereka harus membayar Rp15.000. Kendati demikian, penghematan akan dirasakan pada pengguna tol dengan jarak yang panjang misalkan dari Kebon Jeruk ke Cikunir.
Arie mengungkapkan, dari data yang dimiliki Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sebanyak 61% dari pengguna jalan akan diuntungkan dengan adanya integrasi ini. Pasalnya, mereka merupakan golongan yang akan membayar lebih tarif lebih rendah dari sebelumnya. Sementara itu, sebanyak 38% akan membayar tarif lebih mahal. Sisanya 1% membayar tarif yang sama.
“Dengan adanya kenaikan tarif ini, mereka yang biasa berkendara jarak dekat akan membayar lebih mahal memang. Tapi dari sana mereka akan mensubsidi angkutan logistik,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menegaskan, integrasi tari tol bertujuan untuk efisiensi pembayaran, bukan mendongkrak pendapatan BUJT. Seperti diketahui, Tol JORR dikelola oleh tiga BUJT yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Jalan Lingkar Barat.
Herry mengungkapkan sebagai gambaran, tahun lalu pendapatan tiga badan usaha dari tol JORR ini mencapai Rp2,8 triliun. Dia menyebut pendapatan ini tidak akan naik secara signifikan.
“Kita juga akan melakukan evaluasi dalam setahun ke depan. Jika ada pendapatan yang bukan menjadi hak BUJT, maka akan dikembalikan ke publik melalui layanan,” katanya.
