Scroll ke atas untuk melanjutkan

Ilustrasi perumahan subsidi, yang merupakan salah satu program Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR

Bisnis

Senin, 05 September 2022 13:28

Tekan backlog 12 juta, PUPR akan bangun 274.924 rumah pada 2023

Anggaran pembiayaan bersumber dari APBN Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun 54.924 unit rumah melalui Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2023. Anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp4,64 triliun.

Selain itu, terang Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, Kementerian PUPR juga hendak memfasilitasi pembangunan 220.000 rumah senilai Rp25,18 triliun melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias rumah subsidi. Jumlah itu meningkat 10% dibandingkan tahun 2022.

"Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan Program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama, 220.000 unit, sebesar Rp0,89 triliun dan Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun," ucapnya, melansir situs web Kementerian PUPR.

Secara kumulatif, Kementerian PUPR bakal menyalurkan bantuan subsidi perumahan 2023 sebanyak 274.924 unit dengan total anggaran Rp34,17 triliun. Dana yang bersumber dari APBN mencapai Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.

Herry berharap, fasilitas tersebut meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), atas pembiayaan perumahan yang layak huni. Apalagi, jumlah kekurangan perumahan (backlog) pada 2021 mencapai 12,7 juta unit dengan pertumbuhan penduduk 640.000 per tahun.

Lebih jauh, dia menerangkan, realisasi Program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP 2022 mencapai 132.288 unit (66,14%) dari target 200.000 per akhir Agustus. Penyerapan anggarannya senilai Rp14,6 triliun (63,91%) dari total Rp23 triliun.

Kemudian, realisasi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) menembus 5.042 unit (69,23%) dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar (67,44%). "Bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT," ungkapnya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2022 mencapai Rp296,25 miliar (55,7%) dari total daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rp512,47 miliar dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29%.

"Ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96% setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18%," ucap Herry.