Asupan teknologi 4.0 agar industri mamin masuk rantai pasok dunia

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Di dunia usaha, sektor makanan dan minuman (mamin) juga menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, dengan jumlah total 270 juta penduduk, pengeluaran per kapita untuk pangan masyarakat setidaknya mencapai 50%.

Dari sisi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sektor utama ini pun terus mencatatkan pertumbuhan. Dari sumbangan sektor makanan dan minuman terhadap PDB sebesar 34% di 2017 menjadi 38,42% di semester-I 2021. Selain itu, di saat sektor-sektor industri lain terpukul dampak pandemi Covid-19, industri makanan dan minuman tetap menjadi unggulan karena mampu bertahan. 

Pada 2020, ketika industri lain kompak mengalami kontraksi, sektor makanan dan minuman masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,58% secara tahunan (year on year/yoy). Bahkan, hingga kuartal-III tahun lalu, industri makanan dan minuman tumbuh positif hingga 3,49% yoy. Dengan kinerja apik ini, tak heran jika investasi di sektor makanan dan minuman ikut mengalami peningkatan.
 
Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pada Periode Januari-September 2021, investasi sektor makanan dan minuman tumbuh 75,93% atau senilai Rp29,59 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi penanaman modal asing (PMA) sektor mamin mencapai US$2,08 miliar, sedangkan realisasi investasi dalam negeri alias PMDN (penanaman modal dalam negeri) mencapai Rp20,42 triliun. Secara keseluruhan, capaian ini jelas lebih besar dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp21,9 triliun. 

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika bilang, kinclongnya kinerja industri makanan disebabkan oleh permintaan produk makanan dan minuman yang tetap tinggi selama pagebluk.

“Karena masyarakat tetap perlu mengonsumsi asupan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya dalam upaya menjaga Kesehatan,” jelasnya, di Jakarta, Selasa (14/12) lalu.

Di sisi lain, kenaikan kinerja sektor makanan dan minuman disebabkan pula oleh implementasi Program Making Indonesia 4.0 di sektor ini. Dalam penerapannya, pemerintah meminta agar para pengusaha di sektor ini mengedepankan penggunaan teknologi terkini dan perbaikan industri dari hulu ke hilir. 

Implementasi teknologi 4.0, kata Putu, terbukti ampuh meningkatkan utilisasi pabrik di sektor mamin. Apalagi, di masa pagebluk, industri seolah dipaksa untuk melakukan akselerasi teknologi, seiring dengan dibatasinya mobilitas masyarakat untuk dapat menekan penyebaran virus SARS-Cov-2 di tanah air. 

Pada saat pabrik belum bisa berjalan optimal karena adanya kebijakan social distancing, penerapan teknologi 4.0 dapat menjadi solusi agar pabrik di sektor mamin terus bisa beroperasi. 

“Apabila dalam keadaan normal, implementasi teknologi industri 4.0 sektor mamin dapat meningkatkan utilisasi pabrik 20%-25%,” imbuhnya. 

Terkuat di Asean

Selain meningkatkan utilisasi, penerapan teknologi 4.0 di sektor mamin juga dinilai efektif menekan biaya operasional. Sebab, dengan penggunaan teknologi yang serba otomatis, pabrik lantas dapat memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk memperbaiki atau merevitalisasi peralatan produksi mereka.

Dus, pabrik bisa mencegah kerusakan alat produksi. Pasalnya, jika hal itu sampai terjadi jelas akan berdampak pula pada proses produksi. 

Sementara itu, berdasarkan Peta Jalan alias Road Map Menuju Makanan dan Minuman 4.0 yang merupakan arah Indonesia untuk menjalankan Program Making Indonesia 4.0 di sektor mamin, pemerintah tidak hanya melakukan akselerasi teknologi dari hulu ke hilir. Targetnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain terkuat di industri makanan dan minuman di Asean pada 2025.

Indonesia juga ditargetkan masuk dalam lima besar pemain sektor makanan dan minuman di dunia pada 2030. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha untuk menurunkan ketergantungan impor produk-produk pertanian dan bahan baku makanan serta minuman sejak 2018 lalu.

Sebagai gantinya, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor di sektor makanan dan minuman hingga 50% hingga tahun lalu dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. 

Untuk mencapai target tersebut, berbagai cara pun telah dilakukan pemerintah, utamanya untuk menurunkan impor produk pertanian dan bahan baku yang hingga hari ini masih menjadi tantangan terbesar di sektor makanan dan minuman. Berbagai instrumen untuk menurunkan impor pun telah dikeluarkan sebagai jurus andalan. 

Diantaranya adalah dengan menerapkan larangan terbatas, pemberlakuan inspeksi barang pra kiriman (preshipment inspection), maupun pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai titik masuk komoditas yang diutamakan. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan substitusi impor pada industri makanan dan minuman serta peningkatan utilisasi di sektor ini. 

Seperti yang telah diketahui, sebelum pandemi, yakni di tahun 2019, utilisasi sektor makanan dan minuman tercatat masih berada di kisaran 80%. Angka ini kemudian sempat turun di kisaran 40%-50% di awal pagebluk. 

“Karena itu, kami akan sekuat tenaga mendorong agar utilisasi terus meningkat. Multiplier effect dari optimalnya aktivitas industri akan berdampak positif pada kondisi tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta peningkatan pasar ekspor," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, belum lama ini.

Impor masih tinggi

Meski industri makanan dan minuman terus mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun, hal ini tidak lantas dibarengi dengan penurunan impor. Sebaliknya, lebih dari separuh kebutuhan bahan baku industri mamin masih harus dipenuhi oleh impor. Hal ini lantas berimbas pada ketidakpastian jaminan suplai, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun harga.  

“Lebih dari 60% bahan baku industri mamin kita ini masih didatangkan dari impor. Dependensi (ketergantungan-red) ini disebabkan karena operasi petani, peternak dan nelayan dalam negeri yang masih belum dikelola secara modern,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, kepada Alinea.id, Senin (24/1).

Ketergantungan impor ini tidak juga terurai meski berbagai strategi seperti menjadikan industri sebagai penjamin atau off taker komoditas hasil pertanian sudah dilakukan. Masalah ini pun diakui juga oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi S. Lukman. 

Dia bilang, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, substitusi impor masih menjadi momok utama di sektor mamin di 2022. Hal ini terutama terjadi karena beberapa komoditas seperti susu, kedelai, gula, dan jagung masih belum bergerak angkanya sejak tahun lalu.

Artinya, tidak ada kenaikan produksi dari komoditas-komoditas tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, pemerintah harus melakukan impor. 

“Dengan tingginya impor yang dibarengi dengan masih mahalnya harga bahan baku ditambah dengan biaya energi yang masih akan berlanjut di 2022, ini akan jadi tantangan bagi industri. Tapi untungnya, masalah logistik harusnya akan lebih baik ketimbang 2021,” bebernya, saat dihubungi Alinea.id, Kamis (19/1).

Meski demikian, terlepas dari capaian dan tantangan yang dihadapi oleh sektor makanan dan minuman, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai implementasi teknologi 4.0 di sektor ini sudah berkembang pesat. 

Namun, perkembangan tersebut bukan semata-mata karena implementasi Program Making Indonesia 4.0. Ini dilakukan karena industri benar-benar membutuhkan otomasi untuk membantu meningkatkan produksi dan menekan biaya opersional. 

Sebaliknya, belum ada hasil nyata dari implementasi program yang digagas Presiden Joko Widodo pada 2018 tersebut. Hal ini terlihat dari masih tingginya impor produk pertanian dan bahan baku sektor mamin. 

Belum lagi, masih ada produk-produk ekspor Indonesia yang berasal dari sektor makanan dan minuman yang masih menghadapi masalah seperti pengenaan biaya tarif masuk tinggi, terutama di Eropa. Lalu, belum adanya perlindungan untuk safe guard (tindakan pengamanan komoditas), serta pengenaan bea masuk antidumping di beberapa negara untuk komoditas tertentu.

Selanjutnya, ada pula ketidakpastian pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) oleh Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hingga adanya diskriminasi pada produk-produk nasional.

GSP sendiri merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk, yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980. 

Ditambah lagi masalah di dalam negeri seperti pembiayaan. Andri menilai kredit atau pembiayaan di tahun 2022 banyak mengalami restrukturisasi. "Lalu masalah energi, ada peningkatan harga energi di 2022 ini, nanti harga energi ini akan naik dan jadi salah satu problem,” urai Andry.

Gara-gara minyak sawit

Meski demikian, jika melihat keseluruhan kinerja sektor makanan dan minuman, Ekonom ini menilai memang sektor esensial ini telah mengalami peningkatan pesat, bahkan saat industri lain jatuh karena pandemi. Namun, Andry justru khawatir jika peningkatan tersebut hanya disokong oleh satu atau dua komoditas saja, sawit misalnya. 

Apalagi, harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia tengah melambung dua tahun belakangan. Ekspor industri makanan dan minuman pun meningkat hingga 52% pada periode Januari-September 2021, atau dapat diartikan telah melampaui target yang terdapat dalam Road Map Menuju Makanan dan Minuman 4.0.

Jika kenaikan ekspor itu hanya disokong dari ekspor produk CPO dan turunan, Andry menilai ini bukanlah suatu hal yang patut dibanggakan. Mengingat Indonesia selama ini memang telah menjadi ‘raja’ untuk produk CPO dan turunannya.

Karena itu, Andry meminta agar pemerintah dapat memperjelas target ekspor di dalam Peta Jalan Menuju Makanan dan Minuman 4.0. Di samping juga meningkatkan ekspor dari sub-sub sektor makanan dan minuman, tidak hanya CPO.

“Saya tekankan, peningkatan ekspor bukan hanya pada angkanya, tapi pada masing-masing sub sektor yang ada di dalam industri mamin,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjadi pemain terbesar di ASEAN pada 2025 dan di dunia pada 2030, pemerintah harus mengubah orientasi arah industri makanan dan minuman menjadi berfokus untuk bisa masuk ke rantai pasok dunia. Sehingga, tidak masalah jika nantinya tidak semua komoditas bisa menjadi juara di dunia, namun akan ada beberapa komoditas atau sektor unggulan yang unggul.

Seperti produk cokelat atau kokoa misalnya, yang saat ini juga sudah bisa bersaing di tingkat Asean dan dengan Afrika. Belum lagi, ada industri halal yang di dalamnya jelas melingkupi makanan dan minuman halal, yang mana masih bisa digenjot untuk dijadikan kuda hitam Indonesia. 

Di sisi lain, untuk mendorong Program Making Indonesia 4.0, Andry menilai bahwa pemerintah perlu memberikan insentif kepada dunia usaha yang betul-betul bisa berpengaruh pada implementasi industri 4.0. Di samping juga menyiapkan kebijakan mitigasi terkait tenaga kerja. 

Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan dunia usaha, karena dengan penerapan otomasi teknologi di pabrik-pabrik, praktis akan berpengaruh pula pada kebutuhan tenaga kerja. 

“Ini saya lihat belum ada worst scenario-nya (scenario terburuk-red), akan lay off berapa tenaga kerja di industri ini,” imbuhnya.

Dari sisi industri atau pengusaha, harus juga memperhatikan pembuangan limbah bahan berhaya dan beracun (B3). Sebab, sampai saat ini pembuangan limbah B3 juga dirasa masih menjadi masalah utama industri mamin. 

Di sisi eksternal, ada pula masalah kontainer ekspor dan penyimpanan (storage) yang sering kali masih menjadi ganjalan dalam proses ekspor dan impor sektor ini.

“Ini beberapa hal yang menurut saya perlu jadi perhatian pemerintah. Bukan pada satu hal program indonesia 4.0 saja, tapi juga dari segi sektor mamin secara general,” tukas Andry.