Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan serapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 37,9% dari pagu sebesar Rp699,43 triliun.
“Realisasi program pemulihan ekonomi telah terserap 37,9% dari pagu yang dianggarkan Rp699,43 triliun,” katanya dalam webinar, Senin (19/7).
Dia mengatakan, realisasi anggaran tersebut berasal dari sektor kesehatan untuk therapeutic dan perawatan bagi 252.000 pasien. Selanjutnya, untuk perlindungan sosial yang meliputi Program Kartu Sembako bagi 15,93 juta keluarga dan kuota internet bagi 32,1 juta penerima manfaat.
Lalu, untuk dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan korporasi yaitu kepada 9,8 juta pelaku UMKM dan untuk program prioritas padat karya bagi 795.000 tenaga kerja dan insentif usaha seperti berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) bagi 129.000 usaha.
Prima melanjutkan, pemerintah terus memantau dinamika pandemi Covid-19 di tanah air agar tetap dapat menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal melalui strategi realokasi dan refocusing anggaran.
Strategi tersebut, lanjutnya, dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat, menjaga ketahanan, serta menyeimbangkannya dengan aktivitas ekonomi nasional.
"APBN sebagai countercyclical spending kurangi dampak pandemi bagi masyarakat dan dunia usaha," ucapnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan APBN sebagai instrumen fiskal memiliki keterbatasan dan karenanya harus disehatkan kembali dengan melakukan konsolidasi fiskal melalui reformasi penganggaran di semua lini.
"Melalui reformasi struktural yang terus dijalankan secara konsisten, akan menciptakan momentum baru bagi negara kita melalui percepatan ekonomi dan penguatan di berbagai sektor," tuturnya.