Scroll ke atas untuk melanjutkan

Menteri BUMN, Erick Thohir, menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun Halim, Jakarta Timur, pada Rabu (13/9/2023). Twitter/@erickthohir

Bisnis

Rabu, 13 September 2023 16:47

Testimoni Erick Thohir jajal kereta cepat: Antimacet dan slap-slip

Selain nilai investasi meroket, pembangunan KCJB juga selimuti beberapa masalah, seperti pembangunan molor dan bunga utang tinggi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan mengikuti uji coba pertama Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Rabu (13/9). Perjalanan dimulai dari Stasiun Halim, Jakarta Timur, pukul 09.00 WIB dan berakhir di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Perjalanan berlangsung sekitar 28 menit. Sebab, kereta melaju dengan kecepatan hingga 351 km/jam.

"Walaupun kecepatan kereta mencapai 351 km/jam, di dalam rasanya tetap nyaman dan aman," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir, salah satu peserta uji coba KCJB.

"Berangkat pagi, eh sampai Bandung masih pagi. Antimacet dan slap-slip," imbuhnya.

Selain Erick, uji coba KCJB turut dihadiri Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani; Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri ATR, Hadi Tjahjanto; Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo; dan Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi.

Proyek KCJB merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nilai investasinya berkali-kali membengkak dari proyeksi awal: Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun pada 2021.

Buntut naiknya nilai investasi membuat pemerintah turun tangan melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun. Sisanya ditambal utang.

Selain nilai investasi meroket, beberapa masalah lain juga mendera KCJB. Misalnya, pembangunan molor hingga tingginya bunga pinjaman.

Diketahui, pembiayaan proyek KCJB terdiri dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) 75% dan setoran modal konsorsium Indonesia-China 25%. CDB menawarkan bunga pinjaman 3,4% per tahun dengan tenor 30 tahun dan menolak opsi Indonesia, 2% per tahun selama 40 tahun. Bahkan, meminta APBN sebagai jaminan pinjaman.