Tiket pesawat mahal, target kunjungan 20 juta wisman terancam gagal

Target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ditargetkan mencapai 20 juta orang terancam gagal. Penyebabnya karena mahalnya harga tiket pesawat yang dipatok dengan tarif batas atas.

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Kalimantan Barat, Nugroho Henray Ekasaputra, mengatakan harga tiket pesawat yang saat ini mulai tinggi tentu akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional.

Sejak awal tahun 2019, harga tiket mulai dirasakan cukup tinggi. Sejumlah maskapai menjual tiket pesawat memaksimalkan harga batas atas. Akibatnya, mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Nusantara. 

“Bagaimana target kunjungan wisata Nusantara dan 20 juta wisatawan mancanegara bisa tercapai jika harga tiket pesawat tinggi seperti ini,” kata Nugroho.

Nugroho menjelaskan, saat ini 60% aktivitas orang ingin berwisata dipengaruhi oleh harga tiket pesawat. Jika harga tiket dipatok terlalu tinggi, tentu orang akan berpikir ulang untuk melakukan kunjungan wisata.

Terlebih, saat ini maskapai Lion Air tidak lagi mengratiskan bagasi. Hal itu, kata dia, akan mempengaruhi minat wisatawan membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Bagasi tidak lagi gratis, wisatawan berpikir panjang untuk membeli dalam jumlah banyak oleh-oleh hasil produk UMKM. Hal tersebut tentu berdampak negatif pada sektor UMKM," katanya.

Menurut Nugroho, imbas naiknya harga tiket pesawat hingga batas atas membuat wisatawan membatalkan kunjungannya. Di Kalimantan Barat misalnya, saat hari kegiataan keagamaan dan hari besar sebelumnya kunjungan wisatawan tinggi. 

“Namun, setelah mahalnya harga tiket pesawat, pada penyelenggaraan acara Cap Go Meh di Singkawang, sudah ada tamu kita yang membatalkan ke sana. Sebab untuk transportasi sangat tinggi," ujar dia.

Karena itu, sebagai pemberi jasa perjalanan, pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut terkait peningkatan kunjungan wisatawan. Juga seharusnya antar kementerian saling mendukung. Artinya, Kementerian Perhubungan bisa mendukung Kementerian Perwisata. 

"Kami promosi ke sana kemari tidak akan berdampak maksimal tanpa didukung kebijakan yang memudahkan," ujarnya.

"Bagaimana maskapai milik BUMN mendukung kebijakan pemerintah. Maskapai lainnya didorong oleh Kemenhub juga demikian. Semua harus sinkron dan saling mendukung baru bisa mencapai target.” (Ant)