Integrasi tol koridor: Dari mempermudah logistik hingga fasilitasi UMKM

September lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejak 2015-2022 pemerintah telah mengoperasikan 37 ruas jalan tol sepanjang 1.607 kilometer (km). Dengan demikian, secara kumulatif jumlah jalan tol beroperasi sejak 1978-2022 mencapai 69 ruas, dengan panjang 2.550,53 km.

Sementara sampai saat ini, berdasar data terbaru Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), panjang total jalan tol di tanah air telah mencapai 2.620,02 km, dengan total 70 ruas tol beroperasi. 

Jika dirinci, panjang tol beroperasi di Pulau Jawa mencapai 1.712,76 km, di Pulau Sumatera sepanjang 738,46 km, Pulau Bali sepanjang 10,07 km, Pulau Kalimantan mencapai 97,27 km, dan Pulau Sulawesi 61,46 km. Pada tahun ini, PUPR menargetkan pengoperasian 509,1 km ruas tol baru dan 385,5 km pada 2024.

Pada peresmian Jalan Tol Semarang-Demak seksi II ruas Sayung-Demak, Sabtu (25/2), Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengintegrasikan seluruh jalan tol yang telah beroperasi dengan kawasan-kawasan produksi. “Baik dengan kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan pariwisata disambungkan,” katanya.

Integrasi, lanjut Presiden, penting untuk meningkatkan kecepatan transportasi masyarakat hingga mobilitas barang. Berbekal kecepatan ini, distribusi barang dan logistik pun menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya logistik. Dus, tingginya ongkos logistik yang berdampak pada masalah harga barang/jasa dan disparitas harga antar daerah pun bisa teratasi.

“Sehingga dengan kecepatan itulah efisiensi, daya saing, competitiveness kita miliki,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan, integrasi tol dengan titik-titik ekonomi merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional. Lebih dari itu, jalan tol yang terintegrasi juga dinilai efektif memicu pertumbuhan ekonomi kawasan.

Namun, yang penting diperhatikan, untuk meraup peluang ini pemerintah daerah yang menjadi lintasan jaringan jalan tol harus terlibat aktif dan kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengundang pengembang-pengembang perumahan atau bahkan kawasan industri untuk mendapatkan keuntungan dari pintu-pintu jalan tol tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah daerah pun bisa menggaet mitra usaha yang dalam hal ini adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengisi area peristirahatan (rest area) jalan tol.

“BPJT mendorong diciptakannya pengembangan titik-titik pusat ekonomi baru di sepanjang koridor jalan tol,” katanya, kepada Alinea.id beberapa waktu lalu.

Pada sambutannya dalam Buku Tahunan BPJT 2022: Peningkatan Kualitas Jalan Tol Melalui Inovasi Teknologi Operasi dan Pemeliharaan, Danang mencontohkan, dampak integrasi tol dengan titik-titik pusat ekonomi sudah terlihat di daerah-daerah yang dilalui lajur tol Trans Jawa, salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Di kawasan ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara jalan tol menyambungkan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Batang ini dengan Jalan Utama Pantura dan Tol Trans Jawa, tepatnya di exit KM 348.

Karena integrasi ini, Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sudah ada 220 calon investor yang berniat menyewa lahan di kawasan tersebut. Dengan 17 perusahaan di antaranya sudah melakukan tanda tangan persetujuan. Tidak hanya itu, hingga Oktober 2022 juga sudah ada 10 perusahaan yang mulai membangun pabriknya di kawasan yang lebih dikenal dengan nama Grand Batang City ini.

“Hingga awal tahun 2023, akses jalan di Grand Batang City sudah selesai dikerjakan, akses tol juga sudah ready,” kata Direktur Utama Kawasan Industri Terpadu Batang Ngurah Wirawan, dalam keterangannya, kepada Alinea.id, Jumat (24/2).

Selain akses jalan, dipersiapkan pula pusat kesehatan, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga perumahan untuk memfasilitasi para pekerja yang menetap di kawasan industri terbesar di Jawa Tengah ini.

Selain Batang, Bekasi dan Karawang nampaknya lebih dulu merasakan dampak positif dari pengembangan jalan tol dengan kawasan titik pusat ekonomi. Hal ini terlihat dari enam kawasan industri di Bekasi yang dibangun pada rentang 1989-1990 dan empat kawasan industri di Karawang yang dibangun pada tahun 1989-1991.

Sampai tahun 2022, konsultan properti Jones Lang LaSalle dalam Jakarta Property Market Update 2022 mencatat, total lahan eksisting untuk kawasan industri mencapai 2 juta meter persegi, dengan 45% di antaranya berada di Cikarang. Kemudian 20% di wilayah Bekasi, 15% di Jakarta, 10% di Karawang, 7% di Depok-Bogor, dan 5% di Tangerang.

Akses yang semakin baik antara kawasan industri dengan jalan tol tidak hanya membuat investasi di wilayah yang dilalui jalan tol semakin naik, tapi juga berdampak pada harga properti di sekitarnya. 

“Pada tahun ini, di kawasan Tangerang, rencana pembangunan empat jalan tol diprediksi berdampak terhadap kenaikan harga properti di kawasan tengah dan utara Kabupaten Tangerang,” kata Country Manager Indonesia Rumah,com Marine Novita, kepada Alinea.id, Rabu (22/2).

Keempat tol itu antara lain, Serpong-Balaraja, Semanan-Balaraja, Balaraja-Rajeg-Teluknaga, serta Pakuhaji-Bandara. Alasannya, lanjut Marine, karena pembangunan jalan tol akan mempermudah mobilitas di kawasan utara Kabupaten Tangerang tersebut.

Selain itu, bisnis properti di sekitar area tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) 2 juga diperkirakan masih seksi, seiring dengan segera rampungnya pembangunan ruas jalan tol yang mengelilingi Jakarta ini. 

“Fungsi jalan atau transportasi adalah memudahkan perpindahan orang dan barang. Sehingga wajar, banyak kawasan perumahan ingin mudah aksesnya ke jalan tol. Dengan harapan ingin melayani konsumen dengan kemudahan aksesibilitas ke lokasi tempat kerja atau kegiatan lainnya,” jelas Pakar Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, saat berbincang dengan Alinea.id, Kamis (23/2).

Peluang bagi UMKM

Disamping peningkatan investasi di kawasan industri dan bisnis properti, pengembangan pembangunan koridor tol (toll corridor development/TCD) pun dinilai berdampak positif terhadap UMKM, terutama mereka yang berada di area peristirahatan jalan bebas hambatan. Hal ini pun sesuai dengan fungsi jalan tol atau lebih khususnya rest area yang memang diperuntukkan bagi pelaku ekonomi akar rumput.

“Kehadiran rest area memang didorong untuk meningkatkan perekonomian warga lokal. Dengan ini, jalan tol bisa lebih berdampak untuk meningkatkan ekonomi kawasan,” imbuhnya.

Seperti halnya terjadi pada Siti, seorang penjual makanan seperti telur asin, wingko babat, bandeng presto, dan banyak oleh-oleh khas Jawa Tengah lainnya di Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) 260B Banjaratma Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Sejak pindah ke rest area di Tol Trans Jawa ini, dia mengaku omzet yang didapatkannya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya ketika dirinya hanya menjajakan dagangannya di kawasan Pantura.

“Omzetnya semakin bertambah, terutama saat pengunjung datang di weekend,” kisahnya dalam keterangan resmi PUPR, dikutip Alinea.id, Sabtu (25/2).

Selain Siti, ada pula Intan yang berhasil mendulang cuan dari berjualan batik Pekalongan di area TIP yang sama. Terdongkraknya penjualan batik-batiknya tak lain karena pengunjung yang silih berganti berdatangan setiap hari. Di akhir pekan, penjualannya bisa jadi bertambah semakin banyak karena kunjungan yang juga berlipat.

“Sebelum berjualan di TIP 260B saya mendapatkan omzet kurang bagus, namun saat pindah ke sini semakin lancar, dengan omzet lebih banyak,” jelas dia.

Sementara itu, per Januari PUPR mencatat, persentase UMKM di TIP sudah mencapai 72% atau sebanyak 1.850 tenant. Secara rinci, sebanyak 143 UMKM tersebar di TIP di Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Pondok Aren-Serpong, dan Tol Tangerang-Merak. Kemudian 419 UMKM berada di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Cikampek-Palimanan, Tol Cikampek-Padalarang, Tol Padalarang-Cileunyi, dan Tol Palimanan-Kanci.

Selanjutnya 587 UMKM banyak berada di Jalan Tol Kanci-Pejagan, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, Tol Semarang-Batang, Tol Semarang Seksi ABC, Tol Semarang-Solo, dan Tol Solo-Ngawi. Tidak hanya itu, 178 pelaku usaha akar rumput ini juga menggelar lapaknya di Tol Ngawi-Kertosono, Tol Kertosono-Mojokerto, Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Surabaya-Gempol, dan Tol Pasuruan-Probolinggo.

Jaringan jalan tol Jasa Marga di Indonesia

Di luar Jawa, pelaku UMKM banyak tersebar di rest area Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Kayuagung yang berjumlah 514 tenant. Selanjutnya 9 UMKM menempati rest area jalan bebas hambatan di Balikpapan-Samarinda.

Terlepas dari itu, sebagai salah satu Badan Usaha pengusahaan jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk. pun turut aktif mendorong perekonomian nasional dengan mengembangkan pembangunan koridor tol (TCD). Upaya ini dilakukan melalui anak usahanya PT Jasa Marga Related Business (JMRB).

Direktur Utama JMRB Dian Takdir Badrsyah mengungkapkan, seiring dengan bertambahnya ruas jalan tol yang dimiliki Jasa Marga, semakin besar pula peluang dan potensi pengembangan TCD. Hal ini karena pada dasarnya lini bisnis TCD didasarkan pada pengembangan koridor jalan tol yang dikelola oleh perseroan. Di mana dalam hal ini akan semakin banyak pula konsesi yang dimiliki setiap tahunnya.

“Jadi, ke depannya, potensi pengembangan TCD diproyeksikan akan terus berkembang,” katanya, kepada Alinea.id, Jumat (24/2).

Pada tahun ini, kata Dian, JMRB berencana untuk mengoperasikan Travoy Hub dan melakukan kajian bagi potensi bisnis TCD lainnya. Hingga 20 Februari 2023, progres pembangunan Travoy Hub Tahap 1 sudah mencapai 95,16%.
Perlu diketahui, Travoy Hub sendiri dikembangkan untuk mendukung jaringan transportasi publik yang menghubungkan Stasiun LRT Taman Mini dengan moda transportasi umum lainnya seperti bus Transjakarta dan JakLingko.

Selain itu, Travoy Hub juga mengintegrasikan Stasiun LRT Taman Mini dengan pusat bisnis seperti retail, rumah sakit dan rekreasi. “Potensi bisnis itulah yang menjadi salah satu dasar pengembangan Travoy Hub,” imbuhnya.

General Manager Pemasaran JMRB Angga Dwi Utama menambahkan, dengan letaknya yang terintegrasi langsung dengan TMII, Travoy Hub diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di lokasi ini. Pun dengan bisnis retail yang ada di dalam kawasan wisata ini, baik bisnis yang dimiliki oleh UMKM maupun non-UMKM.

“Selain itu, Travoy Hub juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja. Ke depannya, potensi bisnis dapat lebih maksimal setelah seluruh tahap pengembangan Travoy Hub selesai,” jelas Angga, kepada Alinea.id, Sabtu (25/2).

Berbarengan dengan pengembangan Travoy Hub, Direktur Utama JMRB Dian Takdir Badrsyah mengungkapkan, pihaknya juga terus berupaya memaksimalkan lini bisnis lainnya untuk meningkatkan pendapatan. Namun, untuk mencapai target tersebut, PT JMRB terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak.

“JMRB juga sedang mengembangkan proyek TCD keduanya di lokasi yang tak kalah strategis yaitu di daerah Simatupang,” beber Dian.