Susunan Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden No. 38/P Tahun 2021.
Keppres tersebut menyoroti beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPJS TK ke depannya, yaitu terkait dengan peningkatan jumlah peserta BPJS TK, kualitas layanan, dan mengoptimalkan hasil investasi.
"Tantangan ini penting dan terus menjadi guidance bagi kami, sehingga dalam bekerja kami punya guidance. Apa saja KPI (key performance indicator) yang akan dicapai? Kami harus bisa melakukan deliver hal yang diinginkan peserta," kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo kepada wartawan, Selasa (2/3).
Tantangan lainnya adalah memperbaiki dari sisi mobile aplikasi BPJS TK. Dia mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong aktivitas orang beralih ke digital. Untuk itu pihaknya tak ingin tertinggal dalam pengaplikasian teknologi tersebut.
Lebih lagi, Indonesia memasuki era industri digital 4.0, sehingga perusahaan perlu menjamin perlindungan data peserta yang terdaftar dalam sistem BPJS TK.
"Itu menjadi penting karena di era pandemi ini orang tidak lagi ke kantor. User experience aplikasi kami harus lebih baik," ujarnya.
Kemudian, tantangan berikutnya adalah menyelesaikan regulasi dan segala aturan terkait dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi yang terdampak pandemi Covid-19.
“Fokus utama tahun ini adalah implementasi program JKP, kami akan persiapkan segala sesuatunya agar segera terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang sudah ada,” ucapnya.
Memperbaiki infrastruktur, tata kelola, dan regulasi terkait kepesertaan juga menjadi tantangan bagi perusahaan. Selain itu, dia menyebut, tantangan lainnya adalah memperbaiki sistem pendataan agar semakin banyak pekerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad Zuhri, juga menyatakan siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.
“Kami membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, terutama para pekerja agar kami mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Zuhri.
Zuhri mengungkapkan ada enam lompatan besar yang akan dilakukan Dewas BPJAMSOTEK dalam melaksanakan perencanaan pengawasan. Yakni, peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data kepesertaan, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJAMSOSTEK, menindaklanjuti rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan pemeriksaan khusus Badan Pengawas Keuangan (BPK), serta menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.
Senada, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli Iene Muliati optimistis BPJAMSOSTEK mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.
“Kami berharap hal ini dapat lebih ditingkatkan hingga mencapai titik maksimal bagi kesejahteraan pekerja Indonesia, terutama dalam aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat,” ujar Iene.
Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro dibantu jajaran direktur teknis yang membidangi masing-masing direktorat. Adapun nama-nama tersebut yaitu :
- Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi: Pramudya Iriawan Buntoro
- Direktur Keuangan: Asep Rahmat Suwandha
- Direktur Umum dan SDM: Abdur Rahman Irsyadi
- Direktur Kepesertaan: Zainudin
- Direktur Pelayanan: Roswita Nilakurnia
- Direktur Pengembangan Investasi: Edwin Michael Ridwan
