Sri Mulyani: Tujuan tax amnesty untuk tingkatkan sustainability APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fokus tax amnesty jilid dua yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk meningkatkan sustainability APBN ke depannya.

Setelah penerimaan negara terkoreksi akibat dari gelontoran sejumlah insentif perpajakan, kini saatnya bagi negara untuk memulihkan kembali penerimaan perpajakan melalui reformasi sektor perpajakan, termasuk dengan tax amnesty. 

Sehingga, jika penerimaan negara pulih maka APBN akan lebih sehat dan siap untuk dapat dimanfaatkan sebagai instrumen fiskal di situasi extra ordinary seperti saat terjadinya pandemi Covid-19.

"Dalam reform ini tujuannya bukan hanya melakukan collect, namun menuju pada sustainability APBN ke depan. Kalau APBN relatif sehat kita bisa gunakan dan itu bisa melindungi masyarakat dan dunia usaha," katanya dalam Raker dengan DPR, Senin (24/5).

Bendahara negara itu pun mengungkapkan bahwa, fokus utama dari pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua tersebut adalah untuk peningkatan penerimaan negara. 

Sehingga, menurutnya revisi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) usulan pemerintah tersebut, akan lebih mengedepankan pada pengenaan saksi administrasi berupa denda atau pembayaran dibandingkan sanksi pidana bagi pengemplang pajak.

"Kami butuhkan dukungan DPR untuk menguatkan administrasi perpajakan, menghentikan penuntutan pidana, namun melakukan pembayaran dalam bentuk sanksi administrasi. Jadi fokusnya lebih pada revenue dan kerja sama mitra-mitra dalam penagihan perpajakan kita," ujarnya.

Namun demikian, dia memastikan pengampunan pajak tersebut akan tetap menjaga rasa keadilan bagi wajib pajak secara keseluruhan dengan pemberian fasilitas pilihan yang sama menguntungkan. 

"Kita akan lebih berfokus meningkatkan compliance tanpa menimbulkan perasaan ketidakadilan yang memang akan kita terus jaga, baik dalam kerangka tax amnesty maupun dari sisi compliance facility yang kita berikan sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mereka lebih compile," ucapnya.

Sri Mulyani pun bilang, pihaknya masih akan terus menindaklanjuti ribuan wajib pajak yang telah melaporkan kekayaannya dan ikut pada tax amnesty jilid pertama untuk ditagih kepatuhannya sesuai dengan pasal-pasal yang ada di tax amnesty.

"Sebetulnya kami sampai hari ini tetap mendapatkan akses informasi untuk 2018 terhadap beberapa ribu wajib pajak yang kita follow up dan akan dilakukan menggunakan pasal-pasal yang ada di tax amnesty," tuturnya.