Untuk menstabilkan harga minyak goreng, BPDPKS butuh Rp200 miliar/tahun

Harga minyak goreng yang melambung tinggi banyak dikeluhkan masyarakat. Untuk menstabilkan harga, sejumlah kalangan mengusulkan dua opsi yang mungkin diambil.

Pertama, dengan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan kedua, melalui domestic market obligation (DMO).

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun angkat bicara mengenai dua opsi ini. Menurutnya opsi yang paling tepat adalah menggunakan dana dari BPDPKS.

"Lebih tepat opsi menggunakan Dana Sawit. Mekanisme DMO sulit pengawasannya," ungkapnya kepada Alinea.id, Kamis, (16/12).

Menurutnya jika menggunakan dana dari BPDPKS kira-kira dalam satu tahun membutuhkan dana sebesar Rp200 miliar.

"Sekitar Rp200 miliar. Ya kira-kira (satu tahun)," paparnya.

Dana BPDPKS selama ini disalurkan untuk insentif program mandatori biodiesel pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan alokasi biodiesel 2022 sebesar 10,1 juta kilo liter (kl) naik dari tahun ini 9,4 juta kl.

Dengan alokasi biodiesel yang naik tahun depan, apakah dana sawit akan cukup jika digunakan untuk menstabilkan harga minyak goreng?

Menurutnya penggunaan dana ini perlu dilakukan dengan strategi dan pengaturan yang baik. Tidak diperuntukan untuk semua minyak goreng.

"Tetapi targeted yang untuk masyarakat berpendapatan rendah dan pengusaha mikro kecil pengguna migor saja," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Tofan Mahdi mengatakan ada dua opsi dalam menangani kenaikan harga minyak ini.

Pertama dengan mengganti cara memasak makanan. Minyak goreng bukanlah kebutuhan pokok karena mengolah makanan tidak melulu harus digoreng. Bisa juga dengan opsi lain seperti direbus, panggang, gulai, dan lainnya.

"Makanan yang digoreng adalah menu sajian umum pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, kenaikan produk minyak goreng, menjadi isu yang ramai diperbincangkan," ungkapnya kepada Alinea.id, Rabu (15/12).

Strategi kedua menurutnya ada di ranah pemerintah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Harga minyak goreng Rp23.000 per liter bagi sebagian masyarakat dianggap mahal.

Meski jika dibandingkan dengan minyak non sawit lain jauh lebih murah. Harga minyak bunga matahari atau minyak kedelai yang bisa mencapai Rp70.000 per liter.

"Pendapatan pemerintah dari sektor kelapa sawit seyogianya bisa didistribusikan secara tepat dan digunakan untuk peningkatan daya beli masyarakat," ucapnya.