Usul pindah kantor Pertamina ke IKN tak sesuai tugas Ahok

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diminta fokus dengan tugasnya agar usaha perusahaan berkembang daripada mengomentari hal di luar kompetensinya. Ini disampaikan anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, atas adanya usul pemindahan kantor operasional perusahaan minyak negara itu ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi. Intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya," ucapnya, Kamis (20/7).

Menurutnya, Ahok juga semestinya berkoordinasi di secara internal dengan direksi sebelum usulnya disampaikan terbuka. "Ini kontraproduktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina."

Mulyanto mengingatkan, tugas komisaris utama terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Karenanya, bagi politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Ahok sudah melampaui kewenangannya.

Ia lantas menyinggung kinerja Pertamina. Mulyanto menyampakan, kemampuan investasi Pertamina masih terbatas sehingga baiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit. 

Kemudian, melakukan audit komprehensif terhadap kilang-kilang migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga. Dengan demikian, kasus kebakaran di Plumpang dan Dumai tidak terulang.

Selain itu, Pertamina melakukan hilirisasi migas guna mengembangkan produk-produk petrokimia di era senja kala industri migas. Hilirisasi penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar atas bahan baku industri, baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya.

"Jadi, tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekadar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah," tegasnya, mengutip situs web DPR.