Utang luar negeri Indonesia naik 6,9% pada akhir triwulan IV 2018 menjadi US$376,8 miliar atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi kurs Rp14.100 per dollar AS).
Bank Indonesia merilis statistik utang luar negeri (ULN) secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Jumat (15/2).
"Secara tahunan utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan IV-2018 tumbuh 6,9% yoy, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan akhir triwulan III-2018 sebesar 4,2% yoy yang peningkatannya bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta," tulis Bank Indonesia dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia per akhir triwulan-IV 2018.
ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$186,2 miliar setara Rp2.625 triliun. Sedangkan, utang swasta termasuk BUMN sebesar US$190,6 miliar setara Rp2.687 triliun.
Jumlah utang tersebut meningkat US$17,7 miliar yang artinya bertambah Rp249,57 triliun hanya dalam tiga bulan sejak triwulan III-2018.
Utang luar negeri pemerintah yang pada akhir triwulan IV 2018 naik US$7,1 miliar dibandingkan triwulan III 2018, menurut BI, karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik. Aliran dana asing ke Indonesia itu ditambah faktor sedikit meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.
Di samping itu, peningkatan pinjaman itu juga karena penerbitan SBN valuta asing untuk pendanaan awal (pre-funding) instrumen fiskal pemerintah tahun 2019. Jika dilihat dari tahun ke tahun, ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 3,3% yoy.
Adapun jumlah utang luar negeri swasta pada akhir triwulan IV 2018 naik US$10,6 miliar dibandingkan dengan triwulan III 2018. Jika dibandingkan akhir triwulan IV 2018, ULN swasta naik 10,9% yoy.
Menurut Bank Sentral, peningkatan tersebut utamanya karena banyaknya investor asing yang membeli kepemilikan surat utang korporasi.
"ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian," ujar BI.
BI memandang struktur utang luar negeri cukup terkendali. Hal itu, antara lain, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 36%. Rasio tersebut, diklaim BI, masih berada di kisaran rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi setara Indonesia (peers).
Pertimbangan BI menyebut ULN terkendali juga karena struktur ULN didominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 86,3% dari total ULN.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata BI.
Kunci pengelolaan utang
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan kunci pengelolaan utang yang efektif seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, yakni harus dipergunakan secara produktif.
"Pertama, utang harus dipergunakan secara produktif. Kemudian yang kedua harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketiga, tentunya utang tersebut memiliki jangka waktu yang panjang," tutur Arif Budimanta.
Dia menjelaskan bahwa kalau utang itu dipergunakan secara produktif, maka negara ini memiliki repayment capacity yang baik. Repayment capacity itu ditunjukkan dari penerimaan pajak yang tumbuh semakin besar, kemudian penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, industrialisasi berkembang dan menjadi penopang dari perekonomian nasional.
"Industrialisasi itu bukan hanya industrialisasi yang besar, namun juga industrialisasi di pedesaan karena kalau kita bicara industrialisasi maka kemudian kita berbicara meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan mentah," kata Arif usai menjadi narasumber dalam acara diskusi bertema Utang dan Manfaat Infrastruktur.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua KEIN yang juga Direktur Megawati Institute tersebut menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan prasyarat bagi Indonesia maju.
"Infrastruktur itu prasyarat bagi Indonesia maju, tidak ada negara maju yang tidak baik infrastrukturnya baik itu untuk infrastruktur pertanian, energi sampai dengan infrastruktur digital," ujar Arif.
Menurut dia, pembangunan sarana-sarana infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini harus dijaga kualitasnya.
"Pertama, infrastruktur itu setelah dibangun harus dijaga kualitasnya sehingga kemudian dapat terus dipergunakan. Kedua, ditingkatkan kapasitasnya terutama untuk infrastruktur digital, mengingat teknologi berkembang," katanya.
Arif juga menambahkan bahwa ada yang disebut upgrade dari kualitas infrastruktur itu, terutama yang terkait dengan infrastruktur digital. (Ant).
