Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah pusat hingga 28 Februari 2019 mencapai Rp4.566 triliun. Angka ini naik 13,17% bila dibandingkan dengan realisasi utang pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4.034,8 triliun.
Sementara itu, secara tahunan (year on year/yoy), kenaikan utang menyentuh Rp531 triliun. Pada bulan lalu, utang pemerintah setara dengan 30,33% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Rasio utang dinilai masih dalam batas aman mengingat besaran utang pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60% dari PDB.
"Ini pengaruh dari strategi front loading yang kami terapkan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Total utang tersebut terangkum dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp790,47 triliun atau naik Rp12,93 triliun dari Rp777,54 triliun pada Februari tahun lalu. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman luar negeri Rp783,33 triliun, pinjaman dalam negeri Rp7,13 triliun.
Strategi yang sama diterapkan Kementerian Keuangan dalam mengatasi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri tersebut dengan lebih fokus pada pendalaman pasar dalam negeri.
"Arah kebijakan pembiayaan utang akan disesuaikan dengan defisit APBN, di mana pembiayaan melalui utang akan terus berkurang seiring mengecilnya defisit APBN," katanya.
Selain berasal dari pinjaman, sepanjang tahun ini, pemerintah masih mengutamakan sumber pembiayaan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan porsi penerbitan SBN berdenominasi asing dan SBN berdenominasi rupiah.
Pada tahun ini pula, akan terdapat peningkatan signifikan untuk jumlah obligasi ritel yang rencananya diterbitkan hingga Rp60 triliun sepanjang 2019.
Utang pemerintah yang berasal dari SBN hingga akhir Februari 2019 tercatat sebesar Rp3.775,79 triliun. Penarikan utang dari SBN ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3.257,26 triliun.
SBN berdenominasi rupiah tercatat sebesar Rp2.723,13 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai Rp2.260,18 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp462,95 triliun.
Sementara SBN yang berdenominasi valas tercatat sebesar Rp1.052,66 triliun. Untuk surat berharga negara ini, terdiri dari SUN yang mencapai Rp817,82 triliun dan SBSN sebesar Rp234,84 triliun.
Hingga akhir Februari 2019, realisasi pembiayaan untuk SBN sendiri sudah mencapai Rp197,10 triliun atau 50,7% dari target yang ditetapkan pada APBN 2019, yakni Rp 388,9 triliun.
Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding dengan Februari tahun lalu karena dijalankannya strategi front loading tadi. Selain itu, ada kegiatan pembayaran SBN yang telah jatuh tempo di 2019 atau refinancing.
Penerbitan SBN yang cukup tinggi di awal tahun juga dilakukan guna memperkuat cadangan devisa. Cadangan devisa dibutuhkan untuk mendukung ketahanan sektor ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp7,6 triliun atau 12,73% dari target. Di sisi lain, untuk pinjaman dalam negeri, belum ada kegiatan penarikan serta pembayaran cicilan.
"Dengan demikian, secara keseluruhan, pembiayaan utang telah mencapai Rp193,87 triliun atau 55,22% dari target APBN 2019 yang terdiri dari SBN dan pinjaman luar negeri," ucapnya.
