Utang sudah menggunung, Garuda Indonesia cari lagi Rp12,6 triliun

Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengincar utang US$900 juta setara Rp12,6 triliun untuk membayar utang.

Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersandi saham GIAA itu harus menggali lubang untuk menutup lubang lainnya. Manajemen Garuda akan meminta restu rencana aksi korporasi tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Januari 2019.

Rencana aksi korporasi itu dipublikasikan oleh perseroan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (18/12). Penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang jatuh tempo.

Dalam laporan keuangan Garuda Indonesia per 31 Desember 2018, utang jatuh tempo dalam satu tahun mencapai US$1,63 miliar setara Rp22,82 triliun. Sedangkan, utang jatuh tempo lebih dari setahun mencapai US$77 juta. 

Manajemen Garuda memiliki tiga opsi untuk refinancing. Perseroan akan memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga jenis rencana transaksi dengan nilai maksimum US$900 juta.

Pertama, penerbitan sukuk global dengan nilai maksimum US$750 juta setara Rp10,5 triliun. Penerbitan akan dilakukan di luar negeri dengan pembayaran pokok maksimum pada 2024.

Hasil penerbitan sukuk global ini akan digunakan untuk refinancing sukuk global yang diterbitkan pada 2015 dan jatuh tempo pada Juni 2020. Selebihnya, akan digunakan untuk refinancing utang yang jatuh tempo dalam setahun.

Kedua, private placement obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Penawaran terbatas berupa efek sertifikat utang kepada kurang dari 50 investor asing senilai US$750 juta setara Rp10,5 triliun.

Rencana private placement itu ditargetkan jatuh tempo pada 2024. Namun, hingga saat ini manajemen Garuda masih membahas rencana aksi penawaran terbatas tersebut.

Ketiga, pinjaman dari peer-to-peer lending dalam mata uang dolar AS dengan nilai maksimum US$500 juta setara Rp7 triliun. Jatuh tempo ditargetkan pada 2024 dengan rencana perolehan dana untuk refinancing.

Penerbitan utang itu mencapai 123% dari ekuitas perseroan sebesar US$730,14 juta. Total aset perseroan mencapai US$4,16 miliar dan liabilitas US$3,43 miliar per akhir 2018.

Tidak hanya penerbitan surat utang, perseroan juga akan mendapatkan direksi dalam RUPSLB. Kementerian BUMN baru saja memecat lima direksi dan hanya menyisakan dua orang di Garuda Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Kelima direksi Garuda itu dipecat lantaran diduga terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat baru Airbus.