Utang-utang baru demi ibu kota Nusantara

Rencana pemerintah membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan terus bergulir. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. Setidaknya, pemerintah harus menyediakan dana hingga US$35 miliar atau Rp501 triliun.

Kebutuhan dana itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri pertemuan Indonesia-PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (4/11) tahun lalu. Dalam kesempatan lain, kepala negara juga menyebut pembangunan IKN akan menelan biaya sebesar Rp466 triliun.

Pemerintah pun sudah merencanakan dari mana dana tersebut diperoleh. Dari laman resmi IKN, ikn.go.id, sebanyak 53,3% dari kebutuhan dana pembangunan IKN di antaranya akan dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2024 mendatang. Sedangkan 46,7% sisanya, akan didapat dari dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Porsi ini berubah dari informasi yang dimuat sebelumnya. Di mana pembiayaan melalui APBN hanya sekitar 19,4% dan investasi swasta dan BUMN atau BUMD sebesar 26,4%. Sedangkan pembiayaan paling besar akan didapat dari skema KPBU, yakni sekitar 54,2%.

Sementara untuk realisasinya, berdasarkan Buku Saku IKN, dana yang berasal dari APBN akan digunakan untuk membangun Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri (Pangkalan Militer). Begitu juga untuk pengadaan lahan dan infrastruktur dasar alias jalan akses, penyediaan lahan diplomatic compound, pembangunan ruang terbuka hijau termasuk taman budaya, serta rumah dinas ASN/TNI/Polri. 

Sedangkan dana yang berasal dari skema KPBU akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan utilitas (selain yang tercakup dalam APBN), rumah dinas ASN/TNI/Polri (selain yang tercakup dalam APBN), pembangunan Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Dana dari skema ini juga digunakan untuk  peningkatan konektivitas yang meliputi pembangunan bandara, pelabuhan dan jalan tol serta jalan non-tol, dan pembangunan sarana pendidikan, museum dan sarana kesehatan.

Kemudian, dana yang berasal dari investasi swasta, BUMN atau BUMD bakal digunakan untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, lokasi science e-technopark, pembangunan sarana kesehatan swasta, dan pembangunan pusat perbelanjaan atau shopping mall. Selain itu, swasta, BUMN maupun BUMD juga diperkenankan untuk membangun area Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).

Adapun pembangunan seluruh infrastruktur dan fasilitas yang ada akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan periode yang sudah ditentukan. Di mana, dari 2020-2024 akan terlebih dulu dibangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, perumahan di area utama IKN.
Dilanjutkan pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang 500 ribu penduduk tahap awal. Presiden RI sendiri akan resmi pindah ke IKN sebelum 16 Agustus 2024.

Lalu, untuk periode 2025-2035 yang dibangun adalah pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas. Kemudian di tahun 2035-2045, akan dilanjutkan dengan tahapan membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur.

Terlepas dari periode pembangunannya, dana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara yang mayoritas menggunakan APBN ini layak menjadi perhatian. Mengingat beban yang harus ditanggung APBN karena dampak pandemi Covid-19 sudah terlampau berat. Ditambah lagi, Indonesia harus mengembalikan defisit ke level maksimal 3% di tahun 2023. 

Tak ingin menambah khawatir rakyat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa lantas menjanjikan bahwa pemerintah akan menghindari utang dalam pemindahan IKN ini. Sebaliknya, pemerintah akan lebih memaksimalkan kekayaan negara. 

“Ini justru membuat kita jadi punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari utang jangka Panjang. Kita akan hindari itu,” katanya, di Gedung DPR, Selasa (18/1) lalu. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, di tahun 2022, dana pembangunan IKN akan diambil sebagian dari alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang senilai Rp450 triliun. 

"Karena seperti diketahui, paket pemulihan ekonomi 2022 sebesar Rp450 triliun belum dispesifikasi seluruhnya. Ini bisa dimasukkan dalam program penguatan pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum IKN baru," ujar dia.

Gunakan obligasi syariah

Selain dari dana PEN, pemerintah juga mengandalkan surat berharga syariah negara (SBSN) untuk pembangunan IKN. SBSN atau sukuk negara sendiri memang merupakan salah satu instrumen fiskal APBN yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Instrumen ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. 

“Termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek Kalimantan,” tutur Menteri yang karib disapa Ani ini, dalam acara Penandatangan Prasasti Penanda Aset SBSN, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (5/1).

Sementara itu, berbeda dari PEN yang alokasi besarannya belum ditentukan, pembiayaan pembangunan IKN melalui SBSN sudah dilakukan sejak 2020 lalu. Tepatnya setelah pemerintah mengetok palu pembangunan proyek ibu kota baru di tahun sebelumnya. Bahkan, ada pula beberapa proyek yang telah dibangun di Kalimantan Timur sejak 2015-2019.

Beberapa pembangunan yang telah dilakukan menggunakan obligasi syariah ini antara lain prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar. Kemudian, Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu. Selanjutnya adalah pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda yang ditujukan untuk mendukung konektivitas IKN, sebesar Rp326,37 miliar dan rencananya akan selesai pada periode 2020-2023.

Ada pula pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021. Lalu, pembangunan rumah negara prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021. 

“Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun,” imbuhnya.

Selanjutnya pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN senilai Rp53,9 miliar yang telah dilakukan sejak tahun 2018-2021. Kemudian, ada pula Jembatan Pulau Balang, Balikpapan dengan alokasi Rp1,43 triliun dan telah dilakukan pada 2015-2021.

Secara keseluruhan, sejak pemerintah menerbitkan SBSN di 2014 lalu hingga 2021, proyek senilai Rp6,48 triliun sudah dibangun di Kalimantan Timur. Adapun untuk tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan sukuk negara, dengan nilai total mencapai Rp29,5 triliun. Sebesar 83,34% akan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru.

Ani bilang, hal ini dilakukan karena memang sebagian besar proyek yang dibiayai SBSN ditujukan untuk pembangunan IKN. Mulai dari pembangunan jalan hingga jembatan untuk menunjang konektivitas Penajem Paser Utara dengan kota-kota lainnya.  

“15,13% sisanya ada di sektor transportasi, pendidikan, kampus, madrasah, bahkan untuk pertahanan keamanan,” ujar bendahara negara itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menilai, dengan tumbuhnya minat masyarakat terhadap SBSN, praktis menjadikan instrumen ini sebagai salah satu sumber dana APBN untuk pembangunan proyek infrastruktur yang bisa diandalkan. 

Adapun pertumbuhan minat masyarakat untuk berinvestasi di instrumen ini terlihat dari total alokasi SBSN dalam proyek infrastruktur sejak 2013-2022, yang mencapai Rp175,38 triliun. Alokasi ini digunakan untuk membangun 4.719 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

“Nilai pembiayaannya terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini juga menujukkan peningkatan minat dalam pemanfaatan model pembiayaan SBSN untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya infrastruktur,” jelasnya, kepada Alinea.id, Rabu (26/1).

Jangan jadi tumpukan utang

Di samping pertumbuhan peminat Sukuk Negara yang cukup pesat, pembiayaan pembangunan IKN dengan SBSN juga dinilai minim risiko, baik dari sisi investor maupun pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal bilang, bagi investor, SBSN cenderung tidak memiliki risiko lantaran imbal hasil dari investasi mereka telah dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. 

Sehingga, saat waktu jatuh tempo tiba, investor sudah dapat dipastikan akan menerima imbal hasil dari bunga kupon yang dijanjikan dari penerbitan surat utang negara (SUN). Sedangkan dari sisi pemerintah, SBSN akan minim risiko apabila diterbitkan di dalam negeri atau di pasar domestik.

Pasalnya, surat berharga yang diterbitkan di pasar domestik akan menggunakan mata uang rupiah. Dengan demikian, meskipun sewaktu-waktu terjadi gejolak di pasar keuangan dunia,  SBSN tidak akan ikut terpengaruh.

“Memang yang paling rendah risiko adalah instrumen yang dari dalam negeri, yang tidak berdenominasi valuta asing,” kata Faisal, saat dihubungi Alinea.id, Jumat (28/1).

Meski begitu, dalam pembangunan IKN ini, Faisal mengingatkan agar pemerintah patut berhati-hati. Karena untuk pembangunan tahap awal, akan lebih banyak bangunan-bangunan infrastruktur pemerintah yang tidak bisa menghasilkan keuntungan dari sisi keuangan. Lain halnya dengan infrastruktur penunjang, seperti jalan tol, bandara, atau pelabuhan.

“Apalagi, ada commitment fee yang harus dibayarkan pemerintah, kalau realisasi pembangunan IKN tidak sesuai target," tambahnya. 

Dengan begitu, penting bagi pemerintah untuk membuat persiapan yang sangat matang dalam pembangunan IKN ini. Sehingga, ke depan, ibu kota negara dapat menjadi tumpuan ekonomi anyar Indonesia, alih-alih justru tumpukan utang.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, ketimbang SBSN apalagi utang luar negeri, akan lebih baik bagi pemerintah untuk memaksimalkan pembiaan yang berasal dari skema KPBU serta investasi swasta. Sebab, dengan skema ini APBN jelas tidak akan terlalu dibebani. Belum lagi, dirinya melihat ada banyak potensi investasi di Kaliman Timur setelah pemerintah resmi menerbitkan UU IKN. 

Dalam pembangunan infrastruktur, sampai saat ini pemerintah memang sudah banyak menggunakan skema KPBU. Sayangnya, cara ini baru banyak berhasil untuk pembiayaan jalan tol yang seluruh investasinya dipegang oleh swasta saja. Padahal, pembangunan sebuah kawasan atau kota juga memiliki potensi ekonomi yang sama.

“Tapi, untuk skema ini pemerintah memang harus menyediakan seluruh infrastruktur, lalu kemudian swasta bisa masuk,” kata dia, kepada Alinea.id, Kamis (27/1).

Sementara itu, untuk memitigasi risiko pembiayaan utang di tahun 2022, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, pemerintah akan melakukan fleksibilitas pembiayaan. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan pinjaman program, sesuai ketersediaan kapasitas pemberi pinjaman dan memilih surat berharga negara (SBN) yang paling banyak diminati masyarakat. 

Selain itu, pemerintah juga akan selalu menyesuaikan target dan waktu lelang SUN maupun SBN valas, dengan dinamika pasar. “Kemudian kita juga akan mengoptimalkan penerbitan SBN ritel dalam rangka pengembangan pasar sekaligus perluasan basis investor, terutamanya di dalam negeri,” jelasnya, kepada Alinea.id belum lama ini.