Wapres optimistis hanya tersisa 37 daerah tertinggal pada akhir 2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia menargetkan 25 dari 62 kabupaten daerah tertinggal akan terenteskan. Sehingga, hanya tersisa 37 daerah tertinggal pada akhir 2024. Namun, pemerintah bertekad agar jumlah daerah tertinggal yang akan berhasil dientaskan dapat melebihi target tersebut.

“Tekad pemerintah untuk menghapuskan daerah tertinggal, dari yang sangat tertinggal, kemudian daerah tertinggal menuju daerah maju dan mandiri ini dari hari ke hari terus kita upayakan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Bukti kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya, melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dalam upaya akselerasi pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, agar langkah konkret ini dapat terus dirasakan masyarakat dan membuahkan hasil yang baik, diperlukan kebijakan afirmasi yang berpusat kepada masyarakat.

Pemerintah telah banyak memformulasikan program untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT). Ia pun mengapresiasi langkah nyata yang telah dilakukan tersebut, di antaranya kepada tiga kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah yang telah serius menangani kesenjangan antarwilayah, baik aspek fisik maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Khususnya pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tojo Una-una sehingga dapat terentaskan dari ketertinggalan,” imbuh Wapres.

“Saya berharap keseriusan ini dapat diikuti oleh para pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiliki daerah tertinggal,” tambahnya.

Sementara dari sisi keberlanjutan program, wapres mengimbau agar seluruh upaya baik yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang maksimal, dan upaya yang dirasa masih kurang baik dapat dicari penyesuaiannya.

“Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan mengupayakan hasil semaksimal mungkin,” tegas dia.

Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ia menuturkan, kualitas dan kemandirian daerah tertinggal semakin hari semakin meningkat.

“Hambatan semakin hari semakin berkurang. Kualitas kemandirian (desa tertinggal) semakin ditingkatkan,” ujar Abdul Halim.

Menurutnya, sangat mungkin Indonesia akan berhasil mengentaskan lebih dari 25 kabupaten sebagaimana tertulis dalam RPJMN.

“Target 25 itu RPJMN, bisa saja lebih. Makanya rakornas afirmasi ini dilaksanakan karena keterlibatan kementerian/lembaga lebih banyak lagi sejak 2022-2023 ini,” tegasnya.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi, berdasarkan data indeks ketertinggalannya,  32 dari 62 kabupaten tertinggal dapat terentaskan pada akhir 2024. Sehingga, sebanyak tujuh kabupaten diproyeksikan berhasil dientaskan lebih cepat dari target RPJMN, yaitu 25 kabupaten.