Wapres sebut pandemi Covid-19 bikin penanganan kemiskinan kian berat

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia turun ke angka 7% dan kemiskinan ekstrem mencapai atau mendekati 0% pada 2024. Target tersebut dicanangkan sebelum pandemi Covid-19.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam 3 tahun terakhir memperberat upaya penanganan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, pemerintah tetap ingin mewujudkan target tersebut.

"Kita inginkan masih tetap 2024 itu 0%. Artinya, kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu, karena adanya pandemi, memang [penanganan kemiskinan] terhambat sehingga memang lebih berat," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/2).

"Kita masih berkeinginan [mewujudkannya] dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah [yang] lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas," tuturnya.

Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pandemi, Ma'ruf optimistis pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam setahun mendatang. "Sisa waktu ini kita genjot terus."

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa pada Maret 2022. Angka ini menurun daripada Maret 2021 sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah menuntaskan kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya. Apalagi, masih ada 14 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.

"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal, kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, pada Selasa (17/1). Namun, hanya 12 provinsi yang menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Disampaikan Jokowi, data kemiskinan ekstrem seharusnya sudah ada di masing-masing daerah hingga ke tingkat desa. Kepala daerah diminta mengecek dan memvalidasi data tersebut.

"Semuanya sudah ada datanya. Artinya, targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga, saya kira, sudah tidak usah menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujar Jokowi.