WNA jadi mandor IKN, Komisi V DPR: "Tamparan" buat Kementerian PUPR

Parlemen akan memperdalam rencana pemerintah menunjuk warga negara asing (WNA) sebagai mandor proyek pembangunan di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Isu ini akan dibahas saat Komisi V DPR rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Otorita IKN.

"Kami yang selaku membidangi infrastruktur ini kami juga bertanya-tanya ini, apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, saat rapat dengan Kementerian PUPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (20/6).

"Kalau penjelasan dari pemerintah, kan, katanya untuk memastikan [pembangunan IKN]. Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini, menurut saya, bukan kita ngompori, ini 'tamparan' buat Kementerian PU," sambungnya.

Selain itu, menurut Lasarus berpendapat, penjelasan pemerintah tersebut juga bermakna bahwa kualitas SDM nasional masih di bawah tenaga kerja asing. "Belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri."

Anggota Komisi V DPR, Mulyadi, juga menyoroti keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN. Pangkalnya, menukil situs web DPR, memanfaatkan tenaga ekspatriat untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

"IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN, misalnya. Ini, saya kira, miris kalau kebutuhan nonskilledIni, saya kira, miris kalau kebutuhan non-skill harus tenaga asing harus tenaga asing," kata politikus Partai Gerindra itu.

Mulyadi berpendapat, langkah pemerintah tersebut juga membuat pameo negara tak menghargai warganya semakin nyata. Dicontohkannya dengan banyaknya WNI berkualitas yang memilih bekerja di luar negeri.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia. Padahal, negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka, tapi kenapa enggak kerja di Indonesia? 'Ah, kita enggak dihargai'. Lo, kan, mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," paparnya