Hoaks mengenai mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) beredar di media sosial Instagram tak lama setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok, pekan lalu. Dalam sebuah video, Sri Mulyani dinarasikan mundur karena gerah kewenangan Kemenkeu terus dilucuti. Namun, kabar itu dibantah Sri Mulyani.
"Sampai sekarang saya masih tetap fokus menjalankan tugas negara dan kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3) lalu.
Rumor mengenai rencana Sri Mulyani mundur dari kabinet menyeruak sejak pertengahan Maret lalu. Dalam sebuah tulisan di Reformasi Weekly Review, pengamat politik Kevin O'Rourke mengklaim Sri Mulyani bakal jadi salah satu menteri yang kena reshuffle. Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga disebut-sebut bakal dicopot.
"Menurut sumber terpercaya, reshuffle kabinet yang mempengaruhi tim ekonomi akan terjadi awal April atau tak lama setelah hari raya Idul Fitri. Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan mengganti sejumlah menteri kunci," tulis Kevin.
Sri Mulyani, diklaim Kevin, akan digantikan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono. Thomas saat ini menjabat sebagai Wamenkeu. "Menteri Keuangan kemungkinan akan mundur dan kementeriannya dipecah menjadi dua," jelas dia.
Lantas apa yang akan terjadi jika Sri Mulyani benar-benar mundur? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat kemunduran Sri Mulyani justru potensial memicu sentimen positif dari pasar.
Ia berpendapat cara kerja Sri Mulyani tak cocok dengan visi Presiden Prabowo. Sri Mulyani, kata Bhima, bahkan tak mampu mengendalikan penerimaan pajak negara dan mengerem tumpukan utang sejak era pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
"Akhirnya, utang dari pemerintah yang sangat besar dan bunganya besar. Pemerintah paniklah di tahun 2025 sehingga dilakukan efisiensi anggaran yang besar, tanpa direncanakan. Bahkan, efisiensi sampai menggangu pengangkatan CPNS dan PPPK. Ini menggerus popularitas Prabowo," kata Bhima kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Bhima, keberadaan Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah mulai tidak relevan. Terlebih, Sri Mulyani juga cenderung menunda pembentukan Badan Penerimaan Negara yang menjadi salah satu janji Prabowo saat kampanye.
"Padahal, dengan keberadaan Badan Penerimaan Negara, pemerintah bisa lebih fokus juga untuk menggenjot penerimaan pajak dan juga kepatuhan perpajakan. Jadi, pasar akan merespons positif," kata Bhima.
Bhima tak memungkiri kemungkinan pasar juga bereaksi negatif jika Sri Mulyani benar-benar mundur dari jabatan Menkeu. Apalagi, jika pengganti Sri Mulyani bersasalh dari kalangan politisi dan bukan dari kalangan teknokrat.
"Ini harus dihindari supaya jangan sampai ada sentimen negatif. Sebelumnya, ketika Thomas Djiwandono masuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, sudah terbangun persepsi bahwa kredibilitas Kementerian Keuangan itu turun," kata Bhima.
Pengganti Sri Mulyani, lanjut Bhima, harus mampu berkomunikasi dengan pelaku pasar. Menkeu baru harus berani mendorong kebijakan-kebijakan progresif. "Semisal penerapan pajak karbon dan penerapan pajak minum global dan membenahi insentif pajak yang tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu sangat krusial. Jika Sri Mulyani diberhentikan di tengah jalan, bukan tidak mungkin pasar bakal bergejolak.
"Karena posisinya sebagai Menteri Keuangan. Pergantian menteri pada setiap pergantian presiden itu wajar. Tapi, kalau berhenti di tengah jalan, itu biasanya tidak wajar. Entah itu mundur atau memang diberhentikan," kata Esther kepada Alinea.id, Sabtu (23/3).
Gejolak pasar yang mungkin muncul jika Sri Mulyani mundur, kata Esther, bisa diminimalisasi jika penggantinya merupakan sosok kredibel dan dipercaya kalangan investor. "Kalau penggantinya tidak dipercaya, pasar akan gaduh," kata Esther.
