Genderang hilirisasi sektor pertambangan terus ditabuh pemerintah dengan nikel sebagai bintang utamanya. Hal itu dilakukan terutama sejak tren kendaraan listrik menanjak.
Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pun berbeda pendapat terkait hilirisasi. Utamanya, kandidat nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menyebut hilirisasi nikel dilakukan secara ugal-ugalan, sementara nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengatakan kebijakan itu menguntungkan negara dan akan melanjutkannya jika memenangi pemilihan umum presiden (Pilpres) 2024.
Sejumlah pihak menyebutkan hilirasi mineral kerap menimbulkan persoalan serius. Belum lama ini Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) merilis laporan yang berisi tentang relasi elite politik dan taipan dengan lini usaha di sektor nikel, sebagai pendukung kuat paslon presiden dan wakil presiden. Luhut Binsar Pandjaitan, Boy Thohir, dan Pandu Patria Sjahrir adalah beberapa di antara yang menjadi sorotan dalam laporan berjudul ‘Pemilu Memilukan’ ini.
Menurut laporan JATAM, kepentingan Luhut, Boy dan Pandu bersatu melalui PT Energi Kreasi Bersama (EKB) alias Electrum, perusahaan patungan (joint venture/JV) antara PT Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) dan TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Dalam hal ini, Luhut merupakan pemilik TBS, yang lini bisnisnya berfokus pada penambangan batu bara, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), energi terbarukan, kendaraan listrik, perkebunan, hingga pengolahan limbah.
Sementara itu, Pandu Sjahrir, yang juga merupakan keponakan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi itu, selain menjabat sebagai Wakil Direktur Utama TOBA, juga merupakan Pemimpin Electrum. Di sisi lain, Boy Thohir merupakan mantan Komisaris Utama GoTo sekaligus pemilik saham, dengan kepemilkan saham sebesar 0,09% atau setara 1,05 miliar lembar.
“Electrum berfokus pada pengembangan ekosistem dan industri kendaran listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan,” kata Kepala Divisi Hukum JATAM Muhammad Jamil, kepada Alinea.id, Kamis (1/2).
Sementara itu, jika ditilik dari Laporan Tahunan GoTo dan TOBA tahun 2022, sebanyak 50% saham Electrum disumbang oleh GoTo lewat anak usahanya PT Rekan Anak Bangsa (RAB). Sementara TBS masuk melalui anak usahanya PT Karya Baru TBS (KBT) dengan kepemilikan saham sebesar 50%.
Keduanya menggelontorkan investasi lebih dari Rp1 triliun untuk pengembangan kendaraan listrik Electrum. “KBT dan PT Rekan Anak Bangsa mendirikan EKB dengan kepemilikan masing-masing sebesar 50%. Pada tanggal 31 Desember 2021, setoran modal dari RAB dicatat sebagai bagian dari piutang lain-lain. EKB telah menerima pembayaran penuh dari RAB pada tanggal 14 Januari 2022,” tulis manajemen TOBA, dalam Laporan Tahunan 2022, dikutip Jumat (2/2).
Dengan banyaknya taipan bisnis dan elite politik yang terjun ke industri ini, menunjukkan keuntungan di sektor nikel memang sangat menjanjikan. Prospek cerah indutri nikel didorong oleh banyak hal, mulai dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, banyaknya insentif yang diobral pemerintah sebagai akselerasi penggunaan kendaraan listrik, hingga gegap gempita kendaraan listrik.
Dengan prospek cerah ini lah yang membuat Electrum berkomitmen untuk menciptakan baterai dengan komponen utama nikel. Meski begitu, Direktur Utama Electrum Pandu Sjahrir menilai, saat ini para produsen harus berjuang untuk meningkatkan keterterimaan kendaraan listrik di masyarakat Indonesia.
“Kalau bisa tergetnya nanti semua (baterai pakai nikel). Karena nikel yang lebih konsisten, nikel tuh actually as a base buat baterai tuh lebih kuat, lebih tahan lama. Kalau Anda lihat juga buat elektrifikasi kendaraan bermotor tuh masih rendah jadi tugas kita naikin dulu,” jelas dia, kepada awak media, di Jakarta, Kamis (1/2).
Sementara itu, meski menjabat sebagai salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut dua,
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Pandu yakin, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 nanti bakal fokus mengembangkan nikel sebagai komponen utama baterai listrik. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia saat ini, untuk mendorong hilirisasi di berbagai komoditas, termasuk nikel.
“Siapa pun kandidat yang terpilih, mereka akan menghadapi masalah dan kesempatan yang sama, jadi fokusnya pasti akan sama,” imbuh dia.
Dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan
Sementara itu, prospek cerah industri nikel juga diamini oleh Kepala Divisi Hukum JATAM Muhammad Jamil. Dia bilang, hal ini terjadi karena ada begitu banyak ongkos kerugian yang harus dibayar oleh pihak ketiga dalam pertambangan dan produksi nikel.
“Yang tidak pernah dibayar dan tidak pernah dihitung oleh pengusaha, termasuk para penambang ini. Pihak ketiganya adalah masyarakat kampung, lingkungan, alam, yang terpaksa menerima daya rusak eksternalitas dari buah ongkos penambang nikel,” lanjutnya.
Padahal, tambang nikel memiliki karakteristik rakus lahan dan air. Dengan masifnya penambangan nikel, membuat daerah-daerah kaya nikel di Indonesia seperti di Halmahera dan Morowali kerap mengalami masalah perampasan tanah, terjadi pencemaran dan kerusakan, hilangnya akses air bersih, hingga tercemarnya laut.
Jamil bilang, semua kerusakan itu seharusnya masuk ke dalam ongkos produksi pertambangan nikel. Namun, yang terjadi saat ini, para pemilik usaha pertambangan tidak menghitung ongkos produksi ini dan lebih parahnya, kerusakan yang terjadi tidak pernah diungkap kepada publik.
“Kalau dilihat di hilir, tentu saja (hilirisasi nikel) itu baik. Tapi kalau dilihat dari hulu ke hilir, itu kan banyak sekali ongkos sosial, ekologi, kerugian rakyat tidak pernah dihitung dan membuat orang-orang ini jadi kaya raya dari proses ekstraksi,” lanjutnya.
Jamil lantas menyebut kondisi ini sebagai fakta yang ‘ditutupi oleh tabir asap’ atau ‘smoke screen’ yang telah didesain oleh para pembuat kebijakan bersama dengan taipan-taipan berpengaruh. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pemberitaan media yang seragam, yakni pemberitaan tentang banyaknya kemudahan, insentif, subsidi, atau keunggulan kendaraan listrik berbaterai nikel dari mulut pemerintah.
Sebaliknya, fakta soal sumber nikel, penggunaan energi untuk pengolahan nikel, hingga peruntukan nikel itu sendiri tidak banyak dibicarakan oleh pemerintah, pengusaha dan publik. Tak heran, jika kondisi ini memunculkan fenomena baru di Halmahera, di mana orang-orang di sana bilang, “kalian orang-orang Jakarta, punya derita soal polusi udara, dengan begitu tegasnya kalian menambang nikel kami.”
Kata Jamil, hal ini berarti nikel yang ditambang ugal-ugalan untuk kendaraan listrik justru menambah masalah baru di daerah-daerah produsen nikel, termasuk di antaranya soal polusi udara dari pembangkit listrik yang digunakan. Dengan terus ditambangnya nikel, dia khawatir, fenomena Indonesia yang lengser sebagai anggota OPEC akan terulang melalui hilirisasi nikel.
“Meskipun kita dibilang punya 30% cadangan nikel dunia, itu menjadi enggak penting karena ditambang terus dan negara yang nampung nikel ini kan pada punya nikel semua sebenarnya. Hanya saja, tidak menambang. Bisa jadi karena ongkos tadi,” katanya.
Terpisah, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi khawatir, dengan banyaknya elite politik dan para taipan di sektor nikel akan menimbulkan banyak masalah yang mengorbankan masyarakat. Padahal, seharusnya kekayaan tambang, termasuk nikel seharusnya dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.
Namun, yang terjadi hari ini adalah yang menikmati hanya segelintir perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Ditambah lagi, pemerintah memberikan banyak kemudahan, hingga membiarkan pertambangan ilegal yang masih marak.
“Meskipun sudah ada berbagai indikasi, bukti, tapi tidak tersentuh. Itu lebih parah lagi itu. Karena backing-nya itu sangat kuat. Beberapa waktu lalu sempat ada yang mengungkap, tapi polisi enggak bisa gerak, karena bekingannya sangat kuat,” beber Fahmy, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (31/1).
Padahal pertambangan ilegal ini hanya menguntungkan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Selain itu, di masa kampanye seperti sekarang, banyak partai politik dan politisi yang mendapat aliran dana yang bersumber dari pertambangan ilegal.
Oleh karena itu, untuk menghindari semakin banyak kerugian yang ditimbulkan oleh kongsi pemerintah dengan para pengusaha pertambangan nikel, Fahmy menilai, seharusnya ada aturan tentang kuota hingga tata cara penambangan nikel. Setelah itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan ketat kepada para pelanggar yang terkait dengan kejahatan di sektor pertambangan ini.
“Misalnya, ada pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam illegal mining (pertambangan ilegal) tadi, itu harus ditindak. Kemarin ada kasus ekspor ilegal, ada bukti, ada data, tapi tidak ditindak oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mungkin karena KPK-nya takut, karena di balik itu ada backing yang kuat,” ujar dia.
Selama kejahatan-kejahatan tersebut masih dibiarkan dan tidak ada pengegakan hukum yang kuat, kasus bisa terus berulang. Pada akhirnya, rakyat sering kali menjadi korban dalam kepentingan hilirisasi nikel.
“Jadi rakyat di daerah penambangan nikel itu, atau di daerah smelter, justru tingkat kemiskinannya meningkat. Padahal kan harusnya naik, mereka bisa menikmati hasil, atau nilai tambah. Kemudian juga harus menanggung kerusakan lingkungan yang enggak bisa dikembalikan lagi,” tandas Fahmy.
