Berisiko PMK, Pemprov Jatim diminta tunda wacana impor sapi perah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) diminta menunda kebijakan impor sapi perah untuk menggantikan penyintas penyakit mulut dan kuku (PMK). Pangkalnya, masalah PMK belum tuntas sepenuhnya.

"Kita tahan dulu [usulan itu]. Kan, sampai hari ini kita belum menemukan secara komprehensif bagaimana kita menyelesaikan persoalan PMK ini. Masih ada daerah [kategori] merah, belum ada hijau, dan masih kuning," ucap anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan.

Sebelum pandemi PMK terjadi pada Mei 2022, populasi sapi perah di Jatim mencapai 305.000 ekor dengan produktivitas 13 liter/ekor setiap hari untuk memenuhi kebutuhan regional 2.000 ton/hari. Namun, sekarang tersisa 290.000 ekor dan produksi susu menyusut drastis lantaran banyak yang tidak berproduksi hingga maksimal 5 liter/ekor dalam sehari.

Atas dasar itu, Dinas Peternakan Jatim mewacanakan impor sapi perah. Harapannya, dapat menutupi defisit kebutuhan susu regional 600 ton/hari.

Alasan kedua, PMK kembali melanda Indonesia lantaran pengawasan lalu lintas ternak, terutama dari luar negeri, tidak optimal. Dengan begitu, kebijakan impor sapi perah bukan solusi.

"Jangan pula kita ingin mengimpor ternak dari luar karena, kan, kita tidak tahu pasti sehat tidaknya ternak yang didatangkan. Bisa saja di sana klaim sehat, tahu-tahu setelah beberapa waktu sampai di sini, dia sakit," tuturnya.

"Makanya, yang impor ini kita tunda dulu dan kita lebih mengoptimalkan potensi peternak dalam negeri," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, melansir laman DPR.