Kejar progres proyek, Bupati Kukar: Semua proses lelang harus tepat waktu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Edi Damansyah, menginstruksikan semua proses lelang belanja barang dan jasa dilaksanakan tepat waktu. Ia juga menekankan progres pengerjaan proyek dilakukan secara transparan. 

Apabila dalam proses pengerjaan terdapat kendala maupun permasalahan, Edi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengomunikasikan hal tersebut ke dirinya atau wakil bupati maupun sekretaris daerah.

"Dalam perjalanannya, harapan itu tidak bisa dilaksanakan karena ada beberapa proses teknis yang harus dilalui," tegasnya saat rapat koordinasi dan evaluasi kerja perangkat daerah terkait progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemkab Kukar, Selasa (17/5).

Edi juga meminta kepala OPD selalu siap ketika ada permasalahan yang mendadak. Bahkan, ia mengatakan Pemkab Kukar sudah menyiapkan rumah untuk kepala OPD yang tidak punya rumah di Tenggarong.

"Itu sudah kita siapkan rumah dinas di Bukit Biru, silakan tempati, jangan lagi ketika ada permasalahan tidak ada di tempat (Tenggarong)," ujarnya.

Sementara itu, Sekda, Sunggono, mengarankan OPD memperbaiki anggaran yang telah dievaluasi. Jadwal penayangan proses pengadaan barang jasa juga segera ditentukan. Selanjutnya, OPD diminta membuat dan menyampaikan masalah standar satuan harga (SSH). Hal ini menjadi sadar menyusun anggaran tahun 2023.

"Untuk SSH ini PU dan Perkim yang belum menyampaikan," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wiyono melaporkan kondisi terkini progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penyedia paketnya terdapat sebanyak 7.451 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.394.793.390.172.

Kemudian realisasi untuk tender yang sudah berjalan 159 paket, dengan pagu anggaran Rp 274.647.985.238, sedangkan yang non tender 1.013 paket dengan pagu anggaran Rp 93.298.699.304. "Sehingga secara hitung - hitungan, realisasinya hingga saat ini dari 7.451 paket itu realisasinya 15,73 persen, dan dari pagu anggaran realisasinya 26,38 persen," rincinya.

Kemudian dia mengingatkan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memahami tugas, fungsi dan kewenangannya. Karena apa yang dikerjakan ini bersinggungan dengan permasalahan hukum. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kukar tahun 2022 sebesar Rp 5.264.004.971.567 terbagi dalam belanja modal dan barang jasa sebesar Rp 2.679.724.832.862, dan belanja non modal dan barang jasa sebesar Rp. 2.584.280.138.705.

Wiyono juga menyoroti adanya 84,27% paket yang belum terealisasi. Maka dari itu, ia meminta para OPD untuk meningkatkan progresnya.

"Mudah-mudahan waktu yang tersedia ini kiranya menjadi perhatian kita semua, sehingga yang 84,27% ini bisa kita tuntaskan di akhir tahun nanti," harapnya.