DPRD Pati Bandang tanggapi soal seleksi PPPK 2023 di UNS

Anggota DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menilai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dinilai memberatkan para guru. Bandang menyampaikan agar pelaksanaan ujian PPPK dilakukan di Pati, dan usulan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat Pati.

“Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, terkait dengan seleksi PPPK. Di Banggar sudah kami sampaikan akan dilaksanakan di Solo. Kami mendapat laporan dari masyarakat, yang ikut tes nanti adalah honorer. Mereka gajinya tidak lebih dari Rp1 juta, jadi hanya Rp500.000 katakanlah untuk berangkat ke Solo, biayanya dari mana?” imbuh wakil rakyat asal Kecamatan Tayu itu.

Menurut Bandang, harus ada transparansi dari pihak BKPP dalam pelaksanaan seleksi PPPK dengan anggaran yang cukup besar yaitu lebih dari Rp600 juta. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mempertanyakan surat perintah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang menunjuk Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai rekanan.

Menanggapi hal itu, Bandang meminta agar Penjabat (Pj) Bupati Henggar Budi Anggoro turut membantu DPRD mendesak agar BKPP bisa menunjukan surat dari BKN terkait penunjukan UNS sebagai pihak ketiga.

“Saya tanyakan surat dari kementerian terkait surat ujian di Solo,” tegas Bandang.

Sementara itu, Pj Bupati Henggar Budi Anggoro berjanji akan melaksanakan koordinator dengan pihak BKPP terkait regulasi yang ada. Menurut Henggar, pelaksanaan PPPK yang serentak secara nasional harus ada kejelasan dari tiap-tiap daerah selaku penyelenggara.

“Terkait dengan PPPK, kami berharap ada surat dari pusat kaitannya dengan lokasi. Sebenarnya pemerintah provinsi juga melakukan kegiatan yang sama,” jawab Pj Bupati Henggar.

Seperti diketahui, tarik ulur permasalahan ini terus mencuat lantaran pihak BKPP tidak mampu menunjukkan surat dari BKN terkait penunjukan UNS. Pihak BKPP beralasan, dipilihnya UNS sebagai rekanan karena sudah pernah ada kerja sama sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk swakelola dengan waktu yang terbatas. Sedangkan mulai 17 September, tahapan pendaftaran sudah mulai dilakukan.