Sebanyak 13 pendaki meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (3/12), sekitar pukul 14.54 WIB. Sebanyak 5 orang di antaranya berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.
Tim gabungan masih melakukan proses evakuasi hingga kini. Pangkalnya, 18 pendaki dari total 75 orang yang naik Gunung Marapi masih belum diketahui keberadaannya.
Sayangnya, proses evakuasi terhambat aktivitas Marapi. Pada hari ini (Selasa, 5/12), misalnya, terjadi 5 kali erupsi sehingga mengganggu jarak pandang tim pencarian dan penyelamatan.
Kendati begitu, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan upaya evakuasi. Dalihnya, seluruh otoritas terkait telah diterjunkan bahkan melakukan mitigasi.
"Saya kira, wilayah sudah menurunkan tim untuk melakukan langkah-langkah mitigasi," katanya.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menambahkan, pihaknya memiliki rencana koinsidensi di seluruh kodam berdasarkan faktor alam ataupun nonalam. Dicontohkannya dengan Jawa dan Jakarta kerap terjadi banjir sehingga dibutuhkan penanganan dengan strategi tertentu.
"Kita membuat modifikasi LCR, pakai talang air itu bisa masuk ke gang-gang kalau banjir. Jadi, kalau nabrak-nabrak tiang-tiang, itu tidak mudah bocor," tuturnya.
"Kemudian, kita memodif water treatment pakai mobil. Dia bisa bergerak dari merubah air kotor menjadi bisa siap minum. Seperti itu yang kita siapkan untuk menghadapi bencana alam," imbuh Agus.
Sementara itu, sebanyak 12 orang mengalami luka-luka akibat erupsi Marapi. Mereka telah dilarikan ke RUSD dr. Achmad Mochtar di Bukittinggi untuk mendapatkan perawatan intensif.
Ada sekitar 300 orang yang terlibat dalam evakuasi pendaki Marapi, termasuk mendampingi warga terdampakk dan memantau aktivitas gunung. Mereka berasal dari BPBD Sumbar, BPBD Agam, BPBD Tanah Datar, BPBD Padang Pariaman, BPBD Padang Panjang, BPBD Bukittinggi, BPBD Lima Puluh Kota, BPBD Sawahlunto, Basarnas, TNI, Polri, PMI, Tagana, masyarakat, dan mahasiswa penggiat alam se-Sumbar.
Sebelum erupsi terjadi atau sejak Januari 2023, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Marapi menjadi waspada (level II). Artinya, masyarakat sekitar dan pengunjung/wisatawan dilarang beraktivitas pada radius 3 km dari kawah/puncak.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengklaim, sudah mengetahui hal itu. Namun, ia tidak berwenang soal pembukaan jalur pendakian karena menjadi hak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
"Terkait pembukaan [jalur pendakian Marapi], itu BKSDA yang menjawab," ucapnya saat mengunjungi posko pengungsian.
BKSDA Sumbar sempat menutup jalur pendakian Marapi sebelum akhirnya dibuka kembali mulai Juli lalu. Alasannya, mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Daerah (Pemda) Agam, Pemda Tanah Datar, Dinas Pariwisata Sumbar, BPBD Tanah Datar, dan Basarnas, misalnya.
Tak beraktivitas di luar rumah
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Agam, Bambang Wasito, menerangkan, hujan abu vulkanik Gunung Marapi masih terjadi di beberapa wilayah di Agam pada hari ini. Misalnya, Kecamatan Canduang, Sungai Pua, Ampek Angkek, dan Malalak.
Berdasarkan data PVMBG, erupsi Marapi terakhir kali terekam seismograf pada pukul 06.24 WIB tadi. Erupsi berlangsung sekitar 80 detik dengan amplitudo maksimum 25,2 mm.
"Masih ada hujan abu. Hanya hujan abu, kerikilnya sudah tidak ada," ungkapnya.
Kendati demikian, masyarakat di empat kecamatan terdampak abu vulkanik sampai sekarang belum mengungsi. "Namun, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengaktifkan dan menyiagakan pusat kesehatan di puskesmas-puskesmas dan satu yang berdekatan dengan posko penanganan darurat di Kantor Walinagari Batupalano selama 24 jam."
Pemda pun mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, sambung Bambang, warga disarankan menggunakan masker agar tak berdampak terhadap kesehatan.
Selain itu, masyarakat diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak/kawah Marapi. Pangkalnya, gunung berstatus level II.
