Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mewanti-wanti penjabat kepala daerah di wilayahnya yang baru saja dilantik untuk tidak melakukan korupsi. Ia tidak ingin kejadian OTT Bupati Pemalang karena dugaan kasus suap jual-beli jabatan kembali terulang karena menjadi pukulan telak bagi pemerintahannya.
“Saya tidak akan pernah bosan bicara soal antikorupsi dan layanan yang baik. Kalau ini bisa kita dorong mulai dari bawah, Insyaallah pemerintahannya akan sangat baik. Bisa melayani dengan tulus, transparan, akuntabel. Itu mesti diajarkan terus-menerus,” kata Ganjar saat melantik Penjabat Bupati Pati, Senin (22/8).
Pada kesempatan tersebut, Ganjar meminta Penjabat Bupati Pati wajib lapor kepadanya tiap tiga bulan. Wajib lapor itu sebagai bentuk kontrol, karena Penjabat Bupati dikirim dari pemerintah provinsi (pemprov), dan masih tercatat sebagai pegawai pemprov.
“Ini ada positifnya karena dikirim dari provinsi, pegawai provinsi, maka saya dengan Wagub lebih gampang. Kalau ada apa-apa saya jewer gitu. Biasanya itu sangatlah efisien, maka beberapa yang kita tugaskan itu langsung jalan cepat. Jadi ada keuntungannya,” bebernya.
Ganjar berharap Penjabat Bupati Pati bisa langsung bekerja, termasuk komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang ada di Pati, termasuk dengan DPRD. Tujuannya agar harmoni terus terjalin.
“Menjelang 2024, di sana juga akan ada Pilkada. Semua sudah pasang kuda-kuda juga maka pastikan netral, pastikan bisa mengelola itu dengan baik, pastikan harmoni itu terjadi,” pungkasnya.