Masih ada 17 desa tertinggal, Gubernur Kaltim kebut pengentasan hingga 2023

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, mengklaim Pemprov Kaltim mampu mengurangi desa tertinggal hingga tersisa 17 desa dari 518 desa tertinggal se-Kaltim hingga 2022. Salah satu upaya pencapaian ini yakni pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) sejak 2021 kepada seluruh Pemerintah Desa secara langsung dengan nilai kurang lebih Rp50 juta per desa.

“Jadi, bantuan ini langsung ke Pemerintah Desa bukan Pemerintah Kabupaten. Dengan harapan pemerintah desa langsung yang kelola. Bahkan, bantuan ini dilanjutkan hingga 2023,” jelasnya, dikutip dari instagram @pemprov_kaltim, Rabu (19/10).

Isran menjelaskan awalnya di Kaltim ada 518 desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal sehingga Pemprov Kaltim melalui DPMPD dalam RPJMD 2019-2023 menargetkan meningkatkan status 150 desa dari 518 desa menjadi berkembang. Saat ini, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 di Kaltim hanya ada 17 desa tertinggal. Ia memastikan, pengentasan pembangunan desa tertinggal terus di kebut hingga 2023.

"Kondisi ini, tadinya di Kaltim ada 518 desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal," imbuhnya.

Menurut Isran, progres ini merupakan hasil koordinasi dari berbagai pihak yang berupaya mewujudkan desa maju dan berkembang hingga mandiri. Terlebih, capaian ini melampaui target RPJMD.

"Ini menunjukkan kerja keras semua pihak, terutama jajaran DPMPD Kaltim maupun Kabupaten se Kaltim serta Pemerintah Desa dan Kecamatan dari status sangat tertinggal menuju tertinggal. Kita patut bersyukur, ternyata saat ini sisa 17 desa tertinggal, ini jauh melampaui target RPJMD yang hanya 150 dan sangat tertinggal nol desa,” tandasnya.