Kejaksaan buka suara soal Gempa polisikan siswi SMP di Jambi

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, Gempa Awalijon Putra tidak lagi menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jambi sejak menjadi Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Karenanya, masyarakat diminta tak mengaitkan laporan Gempa terhadap Syarifah Fadiyah Alkaff kepada kepolisian.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Nophy T. Suoth, mengatakan, Gempa telah diberhentikan dari jabatannya di Kejari Kota Jambi per 6 Februari 2023. Artinya, laporannya kepada kepolisian dilakukan atas kapasitas sebagai pegawai Pemkot Jambi.

"Pelaksanaan tugas-tugas yang bersangkutan bukan lagi dalam kapasitas sebagai jaksa melainkan sebagai Kabag Hukum yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Jambi. Dengan demikian, tindakan Saudara Muhammad Gempa Awaljon Putra dimaksud tidak ada kaitannya dengan Kejaksaan RI secara kedinasan," tuturnya dalam keterangannya, Selasa (6/6). 

Lebih jauh, Nophy menyampaikan, kasus ini telah menjadi atensi kejaksaan. Karenanya, Kejati segera bersikap dengan memediasi antara Pemkot Jambi dan Syarifah.

"Kami akan mengupayakan melakukan langkah-langkah mediasi antara pelaku atau keluarga dengan pemkot. Sehingga, tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa yang akan datang," ujarnya. 

Kasus ini bermula dari viralnya video Syarifah Fadiyah Alkaff di media sosial. Dalam rekaman tersebut, siswi SMP itu mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan asal China karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan.

Beberapa waktu kemudian, Syarifah mengalami perundungan siber, termasuk kekerasan seksual oleh komedian Jambi. Ia juga dikabarkan dilaporkan Pemkot Jambi melalui Gempa karena mengkritik pemerintah setempat dan Wali Kota Syarif Fasha.

Nyali Syarifah tidak menciut. Ia bahkan kembali membuat video yang berisi meminta dukungan Kapolri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perjuangannya pun mendapat dukungan netizen.