Paku Alam X wanti-wanti pejabat di DIY untuk tidak korupsi

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X mewanti-wanti seluruh jajaran di pemerintahannya untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Ia ingin seluruh pejabat dan pegawai di Pemerintah DIY menjadi teladan masyarakat memberantas praktik korupsi yang menjadi biang keladi tersendatnya pembangunan daerah.

“Pemberantasan korupsi harus berkesinambungan. Bisa dengan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi,” kata Paku Alam X saat Rakor Perencanaan dan Penganggaran APBD dan PBJ di Kepatihan, Selasa (24/1).

Paku Alam X menambahkan, aspek preventif menjadi penting terutama di area birokrasi. Apalagi sudah menjadi rahasia umum jika birokrasi dan korupsi adalah dua serangkai yang sangat sulit untuk diurai.

“Bahkan sejak awal dicetuskannya Reformasi Birokrasi pada tahun 2010, hingga detik ini, birokrasi Indonesia masih saja dinodai oleh praktik-praktik korupsi,” imbuhnya.

Paku Alam X mengajak jajaran pemerintahannya menjadikan korupsi musuh bersama. Ia juga mendorong seluruh pejabat peka tindakan koruptif, mulai dari yang disadari, disengaja, dan terlihat jelas, hingga yang tidak disadari, tidak disengaja, dan terselubung, yang berakar dari kebiasaan.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Karena itu, melalui pertemuan ini saya berharap KPK RI dapat memberikan arahan secara komprehensif terkait pencegahan korupsi terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD dan PBJ di DIY,” tuturnya.

Sementara itu, Staf Satgas Korsupgah Wilayah III, Uding Juharudin mengatakan, kegiatan koordinasi dan monitoring menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan, pemberantasan korupsi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Mumpung masih awal tahun, kita langsung melakukan koordinasi supaya nanti sepanjang perjalanan 12 bulan ke depan, biar nanti kita bisa benar-benar mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bisa lebih efektif, bisa lebih optimal lagi,” pungkasnya.