Pemerintah Kota Makassar bakal membangun 17 kantor lurah secara bertahap. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, pihaknya tengah merencanakan pembelian ruko untuk dijadikan perkantoran lantaran sulitnya mencara lahan baru untuk pembangunan.
"Artinya 17 (kantor kelurahan yang akan dibangun) ini tidak semua bisa kita pecahkan masalahnya karena dari 17 ini ada yang kita belum dapat lokasi," ujar Helmy, Rabu (24/8).
Helmy menjelaskan, kantor kelurahan yang belum ada lahannya, akan dicarikan tempat dengan memanfaatkan ruko. Hanya saja pihaknya belum memberikan detail kantor kelurahan yang butuh lokasi baru karena terkendala lahan.
Menurut Helmy, pihaknya sudah menganggarkan pembelian ruko tahun ini dengan anggaran Rp1,8 miliar melalui APBD Perubahan 2022.
"Itu sudah kita usul (anggarannya), sekitar Rp 1,8 miliar untuk beli bangunan lama. Bangunan tua. Kayaknya ruko, di daerah Kecamatan Makassar, Maricaya Baru. Nah itu kita beli lokasinya,” jelasnya.
Helmy menambahkan, solusi tersebut sebagai upaya terakhir melihat kondisi Kota Makassar yang saat ini sulit mencari lahan baru seiring padatnya permukiman penduduk.
"Makassar tidak seperti daerah lain yang lahannya banyak kemudian murah. Kalau kita ini biar di pinggir kota pun mahal lahan. Kalau pun juga mungkin ada yang murah. Ya mungkin lahannya itu bermasalah sengketa. Jadi kita juga harus hati-hati toh," ungkapnya.
Lebih lanjut Helmy menyampaikan, dari 17 kantor kelurahan yang direncanakan, ada empat di antaranya yang akan dimulai pembangunannya tahun ini. Sisanya akan kembali dianggarkan pembangunannya tahun depan.
"Jadi sebenarnya 2022 itu banyak sekali kantor yang kita kerja. Nah 2023 itu kita bangun baru. Ini yang bangun baru ada 13 kantor lurah yang baru. Kalau tahun ini kita ada siapkan ada empat apa lima," tandasnya.