Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk menangani penyakit gagal ginjal akut yang menjangkiti banyak anak di wilayahnya. Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, BTT difungsikan melengkapi obat dan fasilitas perawatan agar penanganan pasien lebih optimal.
“Penyakit ini (gagal ginjal) statusnya darurat. Maka persiapan BTT sudah tepat karena kedaruratan. Karena itu juga perintah Pak Presiden, maka kita akan gunakan BTT untuk pengobatan,” kata Al Muktabar dalam keterangannya, Minggu (30/10).
Al Muktabar mengatakan, pihanya juga sudah siap mengalokasikan BTT tersebut. Saat ini Pemprov Banten tinggal menunggu status darurat nasional hingga Kasus Luar Biasa (KLB) penyakit gagal ginjal.
"Kita sedang menunggu penerbitan status kedaruratannya," katanya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya sedang mengkaji penetapan kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi Kasus Luar Biasa atau KLB. Pasanya, sejauh ini sudah ada 269 orang terkena penyakit ini dengan 157 di antaranya meninggal.
“Kami (pemerintah) sedang kaji tentang KLB gagal ginjal akut. Kajian dilakuan dari instruksi pak wapres,” kata Budi Gunadi di sela-sela cara Demi Indonesia di Jakarta Selatan, Sabtu (29/10).
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, kasus gagal ginjal akut pada anak bertambah dari 12 menjadi 15 kasus per tanggal 27 Oktober 2022. Penambahan kasus dari dua wilayah yakni Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
"Yang nambah itu Kota Tangerang jadi 6 kasus, 4 kasus meninggal, 2 kasus dirawat, dan di Kabupaten Tangerang 6 kasus meninggal, 2 sembuh. Jadi ada 15 kasus di Banten, yang meninggal 10 kasus, 3 kasus sembuh, 2 dirawat," kata Ati, Jumat (28/10).