Gaet investor, Pemprov Kaltim aktivasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

“Pemerintah juga akan mendorong pemerintah pusat untuk memuluskan jalan akses dari berbagai perusahaan yang beroperasi di kawasan itu,"

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, akan menyusun kembali struktur unit dan perangkat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Struktur unit yang akan dibenahi di antaranya insfrastruktur, kepastian aset, rencana kerja sama dan investasi, penyediaan air bersih, listrik, pematangan lahan dan lain sebagainya.

“Kolaborasi Pemkab Kutai Timur, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat telah menyiapkan kawasan itu dengan membangun infrastruktur di dalam maupun di luar kawasan. Seperti jalan akses ke KEK MBTK, infrastruktur dalam kawasan dan pelabuhan berskala internasional,” terang Wahyuni saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK, Senin (12/12).

Wahyuni memaparkan, KEK MBTK diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Manado bersamaan dengan peresmian KEK lainnya di Indonesia. Namun hingga saat ini masih belum banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di KEK MBTK. Oleh karena itu, kolaborasi di seluruh sektor sangat dibutuhkan.

“Saat ini sudah ada investor yang masuk di KEK MBTK yakni PT Palma Serasih Indonesia (PSI) dan telah membangun tanki timbun dengan nilai investasi Rp45 miliar,” ujarnya.

Sehubungan penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru Indonesia, lanjut Wahyuni, maka KEK MBTK bersama Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Kawasan Industri Buluminung di Penajam Paser Utara akan menjadi super hub ekonomi nasional.

“Karena MBTK, Kariangau dan Buluminung itu masuk dalam proyek strategis nasional, dimana masterplannya pasti akan dibantu oleh pemerintah pusat karena ini terkait dengan IKN (Ibu Kota Nusantara). Tentu kita akan mendapat dukungan, walaupun pasti perlu waktu,” papar Wahyuni.

Menurut Wahyuni, Pemprov kaltim memiliki kepentingan untuk bisa terus mengaktivasi KEK MBTK, sehingga perusahaan seperti PSI bisa terus mendapat pelayanan yang baik terkait rencana investasi mereka.

“Pemerintah juga akan mendorong pemerintah pusat untuk memuluskan jalan akses dari berbagai perusahaan yang beroperasi di kawasan itu agar lebih mudah masuk tersambung ke KEK MBTK,” jelasnya.