Tingkatkan penyerapan PAD, Pemprov Kaltim dorong digitalisasi pengelolaan keuangan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mendorong pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara digital. Melalui digitalisasi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

“Ketika itu dilakukan secara digitalisasi, tingkat serapannya juga lebih baik, dan kita ingin pada masa pemulihan ini percepat ekonomi, jadi digitalisasi keuangan sangat membantu,” tutur Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, usai Rapat Koordinasi Nasional P2DD tahun 2023 oleh Kemenko Perekonomian, Selasa (6/12).

Sekarang ini, lanjut Sri Wahyuni transaksinya harus didorong secara digitalisasi, dan itu sudah dilakukan secara bertahap dengan melakukan kerja sama dengan perbankan dan kedepan diharapkan ada peningkatan.

“Dengan sinergisitas dan kolaborasi dengan pihak perbankan, maka kita akan terus mendorong agar transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah terus meningkat,” tandas Sri Wahyuni.

Guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, dalam waktu dekat ini pihaknya akan dilakukan rapat koordinasi dengan tim P2DD, BPKAD Kaltim, Bapenda Kaltim, untuk menyiapkan bagaimana sarana dan prasarana pendukungnya.

“Pelan-pelan akan kita susun konsepnya, yang nantinya akan disosialisasikan kepada organisasi perangkat daerah, sehingga Provinsi Kaltim dapat melaksanakan P2DD dengan baik,” harap Sri Wahyuni.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan digitalisasi ini sangat penting di daerah karena dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Melalui sinergi dan kolaborasi kita tingkatkan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah. Melalui P2DD kita mewujudkan Indonesia Maju,” pesan Airlangga Hartarto, selaku Ketua Satgas P2DD.

Rakornas P2DD tahun 2022, dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menkopolhukkam Mahfud MD, Menteri Kominfo Johnny G Plate, gubernur dan bupati/wali kota, serta pimpinan Perbankan se-Indonesia.